Pasal 19

(1) Dalam hal Usaha Kawasan Pariwisata termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak wajib diterapkan sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Kawasan Pariwisata yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan sertifikasi terhadap Usaha Kawasan Pariwisatanya secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(3) Sertifikat Usaha Kawasan Pariwisata yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata yang diterbitkan apabila penerapan standar usaha telah diwajibkan. (4) Terhadap Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi.