Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2020 tentang JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pasal 9

BAB 4 — TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut: a. Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama, meliputi:

  1. data mogok kerja atau penutupan perusahaan (lock out) yang terverifikasi;

  2. data pekerja dan/atau perusahaan dan/atau sektor yang mengalami pemutusan hubungan kerja yang terverifikasi;

  3. data unjuk rasa terkait Hubungan Industrial atau ketenagakerjaan yang terverifikasi;

  4. laporan bimbingan perhitungan hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;

  5. laporan pencatatan pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;

  6. dokumen pendaftaran atau pencatatan perjanjian kerja;

  7. keputusan pengesahan peraturan perusahaan;

  8. keputusan pengesahan perjanjian kerja bersama;

  9. dokumen pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan penyediaan jasa pekerja/buruh;

  10. laporan pelayanan konseling teknis bidang Hubungan Industrial tingkat dasar;

  11. rumusan bahan masukan masyarakat atau instansi tingkat dasar;

  12. dokumen legitimasi Mediator, Konsiliator atau Arbiter;

  13. laporan verifikasi kinerja lembaga tripartit;

  14. dokumen hasil verifikasi calon anggota lembaga Hubungan Industrial;

  15. laporan hasil pengendalian unjuk rasa tingkat ringan;

  16. dokumen hasil evaluasi materi perjanjian kerja;

  17. dokumen hasil evaluasi materi peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

  18. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemborongan jasa penyediaan pekerja/buruh;

  19. dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan hak tingkat ringan;

  20. dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan kepentingan tingkat ringan;

  21. dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tingkat ringan;

  22. dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh tingkat ringan;

  23. dokumen perjanjian bersama Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tingkat ringan; dan

  24. dokumen Mediasi pencegahan mogok kerja/ penutupan perusahaan tingkat ringan;

b. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda, meliputi:

  1. bukti pencatatan dan profil Hubungan Industrial di perusahaan;

  2. peta Hubungan Industrial kabupaten/kota;

  3. dokumen perencanaan pembinaan sarana Hubungan Industrial pada perusahaan;

  4. dokumen perencanaan bidang pencegahan dan penanganan diskriminasi;

  5. data kepesertaan program jaminan sosial yang terverifikasi;

  6. profil tenaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan yang terverifikasi;

  7. data pelaksanaan sistem pengupahan;

  8. dokumen kompilasi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang terverifikasi;

  9. laporan hasil pembinaan sarana Hubungan Industrial di perusahaan;

  10. laporan hasil pembinaan penyusunan materi perjanjian kerja di perusahaan;

  11. laporan hasil pembinaan materi peraturan perusahaan;

  12. laporan hasil pembinaan bidang pengupahan di perusahaan;

  13. laporan hasil pembinaan bidang pembentukan fasilitas kesejahteraan pekerja;

  14. laporan hasil pembinaan bidang jaminan sosial;

  15. laporan hasil pembinaan bidang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

  16. laporan hasil pembinaan terkait mogok kerja atau penutupan perusahaan (lock out);

  17. dokumen hasil verifikasi keanggotaan organisasi pekerja;

  18. laporan hasil deteksi dini;

  19. laporan pelayanan konseling teknis bidang Hubungan Industrial tingkat lanjut;

  20. rumusan bahan masukan masyarakat atau instansi tingkat menengah;

  21. laporan pendampingan kinerja lembaga tripartit;

  22. dokumen hasil validasi calon anggota lembaga Hubungan Industrial;

  23. laporan hasil pengendalian unjuk rasa tingkat menengah;

  24. naskah publikasi bidang Hubungan Industrial;

  25. dokumen hasil reviu dan rekomendasi penyelenggaraan sarana Hubungan Industrial di perusahaan;

  26. dokumen hasil reviu dan rekomendasi penyelenggaraan jaminan sosial;

  27. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui perundingan bipartit;

  28. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan Hubungan Industrial;

  29. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi penerapan nondiskriminasi;

  30. dokumen hasil evaluasi penyelesaian mogok kerja, penutupan perusahaan, atau unjuk rasa terkait ketenagakerjaan;

  31. naskah petunjuk pelaksanaan bidang Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

  32. naskah petunjuk teknis bidang Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

  33. naskah telaahan bidang Hubungan Industrial tingkat 1 (satu);

  34. dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan hak tingkat sedang;

  35. dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan kepentingan tingkat sedang;

  36. dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tingkat sedang;

  37. dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh tingkat sedang;

  38. dokumen perjanjian bersama Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tingkat sedang;

  39. dokumen Mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan perusahaan tingkat menengah;

  40. laporan hasil supervisi penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit;

  41. laporan hasil supervisi penyelesaian perselisihan melalui Mediasi atau konsiliasi;

  42. laporan hasil supervisi penyelesaian perselisihan melalui arbitrase;

  43. laporan hasil supervisi pencegahan mogok kerja, penutupan perusahaan, atau unjuk rasa; dan

  44. laporan hasil supervisi penyelesaian hak para pihak; c. Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya, meliputi:

  45. peta Hubungan Industrial provinsi kategori 1 (satu);

  46. dokumen perencanaan pembinaan pelaksanaan pengupahan;

  47. dokumen perencanaan pembinaan bidang jaminan sosial dan pembentukan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh;

  48. dokumen perencanaan pembinaan bidang pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, penanganan mogok kerja dan/atau penutupan perusahaan;

  49. dokumen perencanaan bidang pembinaan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

  50. profil masyarakat atau stakeholders Hubungan Industrial;

  51. profil Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial yang terverifikasi;

  52. laporan hasil pembinaan masyarakat atau stakeholders Hubungan Industrial;

  53. laporan hasil pembinaan sumber daya manusia bidang Hubungan Industrial;

  54. laporan hasil audiensi bidang Hubungan Industrial;

  55. rumusan bahan masukan masyarakat atau instansi tingkat lanjut;

  56. laporan pengembangan kinerja lembaga tripartit;

  57. dokumen pedoman seleksi calon anggota Lembaga Hubungan Industrial;

  58. laporan hasil pengendalian unjuk rasa tingkat berat;

  59. naskah publikasi bidang Hubungan Industrial;

  60. dokumen hasil reviu dan rekomendasi penyelenggaraan lembaga tripartit;

  61. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi penyelenggaraan sistem deteksi dini atau pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial;

  62. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di pengadilan Hubungan Industrial yang terverifikasi;

  63. laporan hasil penanganan keluh-kesah bidang Hubungan Industrial;

  64. laporan hasil pendampingan dan fasilitasi pengembangan organisasi pekerja;

  65. laporan hasil pembinaan pembuatan perjanjian kerja bersama;

  66. laporan hasil pembinaan dan dokumen sistem struktur dan skala upah di perusahaan;

  67. dokumen pengembangan sistem komunikasi Hubungan Industrial;

  68. laporan pengembangan sistem dan jejaring Hubungan Industrial tingkat daerah;

  69. laporan pengembangan sistem dan jejaring deteksi dini terintergrasi;

  70. naskah hasil evaluasi peraturan perundangan tingkat daerah terkait Hubungan Industrial;

  71. laporan hasil survey kebutuhan hidup layak dan indeks harga konsumen;

  72. naskah pedoman Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

  73. naskah telaahan bidang Hubungan Industrial tingkat 2 (dua);

  74. dokumen panduan/naskah akademis bahan kebijakan Hubungan Industrial tingkat daerah;

  75. dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan hak tingkat berat;

  76. dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan kepentingan tingkat berat;

  77. dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tingkat berat;

  78. dokumen Mediasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh tingkat berat;

  79. dokumen perjanjian bersama Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tingkat berat;

  80. dokumen Mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan perusahaan tingkat berat;

  81. laporan hasil supervisi penyelesaian perselisihan melalui pengadilan Hubungan Industrial atau Mahkamah Agung;

  82. laporan hasil pendampingan Hubungan Industrial terintegrasi;

  83. laporan hasil penugasan sebagai saksi ahli dalam gelar perkara Hubungan Industrial berdampak perusahaan di pengadilan negeri;

  84. laporan hasil penugasan sebagai saksi ahli dalam gelar perkara Hubungan Industrial berdampak perusahaan di pengadilan Hubungan Industrial; dan

  85. laporan hasil penugasan sebagai saksi ahli dalam gelar perkara Hubungan Industrial berdampak perusahaan di kepolisian atau penyidik PNS; dan d. Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama, meliputi:

  86. peta Hubungan Industrial provinsi kategori 2 (dua);

  87. peta Hubungan Industrial nasional;

  88. dokumen perencanaan pembinaan bidang lembaga tripartit;

  89. dokumen perencanaan bidang pembinaan masyarakat atau stakeholders Hubungan Industrial;

  90. rencana kerja bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia Hubungan Industrial;

  91. dokumen perencanaan supervisi pembentukan dan/atau pengembangan lembaga Hubungan Industrial;

  92. dokumen pengembangan atau pemodelan sistem Hubungan Industrial terintegrasi;

  93. kurikulum/silabi penyuluhan atau pemasyarakatan Hubungan Industrial;

  94. laporan hasil pelatihan dan edukasi penanganan kasus Hubungan Industrial;

  95. media publikasi bidang Hubungan Industrial;

  96. dokumen hasil reviu penyelenggaraan organisasi ketenagakerjaan regional atau internasional yang terverifikasi;

  97. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan Hubungan Industrial yang terverifikasi;

  98. dokumen pengembangan sistem dialog sosial atau teknik negosiasi;

  99. laporan dan rekomendasi hasil audit Hubungan Industrial;

  100. laporan pengembangan sistem dan jejaring Hubungan Industrial tingkat nasional;

  101. laporan pengembangan sistem dan jejaring Hubungan Industrial antar negara;

  102. naskah hasil evaluasi peraturan perundangan tingkat nasional terkait Hubungan Industrial;

  103. naskah hasil evaluasi peraturan perundangan antar negara terkait Hubungan Industrial;

  104. laporan hasil evaluasi sistem pengupahan;

  105. dokumen hasil tinjauan program, iuran, dan manfaat program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan;

  106. dokumen pengembangan teknik dan metodologi Mediasi dan/atau konsiliasi dan/atau arbitrase;

  107. naskah telaahan bidang Hubungan Industrial tingkat 3 (tiga);

  108. dokumen panduan/naskah akademis bahan kebijakan Hubungan Industrial tingkat nasional;

  109. dokumen panduan/naskah akademis bahan kebijakan Hubungan Industrial antar negara;

  110. dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

  111. laporan hasil penugasan sebagai saksi ahli dalam gelar perkara Hubungan Industrial berdampak wilayah/nasional di pengadilan negeri;

  112. laporan hasil penugasan sebagai saksi ahli dalam gelar perkara Hubungan Industrial berdampak wilayah/nasional di pengadilan Hubungan Industrial;

  113. laporan hasil penugasan sebagai saksi ahli dalam gelar perkara Hubungan Industrial berdampak wilayah/nasional di kepolisian atau penyidik PNS; dan

  114. dokumen penyelesaian kasus Hubungan Industrial di forum internasional.

← Pasal 8 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 10 →