Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembentukan Peraturan Menteri, dengan tujuan: a. meningkatkan kualitas dan kejelasan materi Peraturan Menteri; b. melakukan penataan pembentukan Peraturan Menteri yang lebih efektif, terpadu, dan efisien; c. meningkatkan peran dan koordinasi unit organisasi; d. memberi penguatan sistem informasi layanan hukum, jaringan dokumentasi, dan informasi hukum; dan e. memberi penguatan peran jabatan fungsional dalam pembentukan Peraturan Menteri.