Pasal 14

(1) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibahas secara internal oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum. (2) Dalam hal terdapat permasalahan substansi, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum menyelenggarakan rapat pembahasan dengan mengundang Pemrakarsa untuk menyepakati penyelesaian atas permasalahan rancangan Peraturan Menteri.

(3) Penyelenggaraan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemrakarsa. (4) Hasil kesepakatan penyelesaian atas permasalahan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam rancangan Peraturan Menteri yang akan disempurnakan.