Pasal 9

Hasil Kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut: a. Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama, meliputi:

1. data dan peralatan penunjang Inspeksi Panas Bumi;

2. peta dan informasi wilayah kerja panas bumi;

3. laporan verifikasi permohonan informasi wilayah kerja panas bumi;

4. berita acara inspeksi organisasi dan adminstrasi keselamatan dan kesehatan kerja dan keteknikan panas bumi;

5. berita acara inspeksi organisasi dan adminstrasi lingkungan panas bumi;

6. laporan verifikasi dokumen dan izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup panas bumi;

7. laporan inventarisasi dan verifikasi objek vital nasional panas bumi;

8. laporan inventarisasi data, penyediaan data dan informasi panas bumi;

9. laporan inventarisasi potensi pemanfaatan panas bumi program pulau panas bumi;

10. berita acara inspeksi pemantauan dan perawatan sumur panas bumi;

11. berita acara inspeksi pengadaan komponen pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap;

12. berita acara inspeksi uji fungsi (commissioning) fasilitas lapangan uap;

13. berita acara inspeksi pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas lapangan uap;

14. berita acara inspeksi pengoperasian dan pemeliharaan komponen pembangkit listrik tenaga panas bumi;

15. berita acara inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan panas bumi;

16. berita acara inspeksi pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor;

17. berita acara inspeksi wilayah panas bumi;

18. berita acara inspeksi rencana dan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;

19. berita acara inspeksi peta jalan (road map) pengembangan panas bumi;

20. berita acara inspeksi konstruksi sipil, fasilitas lapangan uap, pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas penunjang;

21. berita acara inspeksi pengeboran sumur panas bumi;

22. berita acara inspeksi uji alir fluida sumur panas bumi;

23. berita acara inspeksi eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan panas bumi;

24. berita acara inspeksi produksi uap dan listrik;

25. berita acara inspeksi progres rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan panas bumi;

26. laporan verifikasi barang atau jasa operasi panas bumi kena pajak;

27. berita acara inspeksi tingkat komponen dalam negeri proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi;

28. berita acara inspeksi jaminan keselamatan, metode, dan proses kerja;

29. berita acara inspeksi pengelolaan kesehatan kerja panas bumi;

30. berita acara inspeksi pembinaan pemberdayaan masyarakat;

31. berita acara inspeksi dan pemantauan objek vital nasional panas bumi;

32. berita acara inspeksi usaha penunjang panas bumi;

33. berita acara inspeksi dan pemantauan program pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi;

34. berita acara inspeksi program pulau panas bumi; dan

35. berita acara pemeriksaan keselamatan kerja instalasi dan peralatan; b. Inspektur Panas Bumi Ahli Muda, meliputi:

36. dokumen kertas kerja Inspeksi Panas Bumi;

37. laporan bimbingan teknis pra Inspeksi Panas Bumi;

38. dokumen wilayah terbuka panas bumi menjadi wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;

39. laporan analisis permohonan penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;

40. laporan analisis rencana kerja dan anggaran biaya pada penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;

41. laporan analisis perpanjangan jangka waktu eksplorasi;

42. laporan analisis pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi sipil, fasilitas lapangan uap, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi;

43. laporan analisis hasil pengeboran sumur panas bumi;

44. laporan analisis hasil uji alir fluida sumur panas bumi;

45. laporan analisis hasil pemantauan dan perawatan sumur panas bumi;

46. laporan analisis eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan panas bumi pada badan usaha;

47. laporan analisis data produksi uap dan listrik;

48. laporan evaluasi barang atau jasa operasi panas bumi kena pajak;

49. laporan analisis tingkat komponen dalam negeri pembangkit listrik tenaga panas bumi;

50. laporan hasil analisis keselamatan dan kesehatan kerja, dan keteknikan panas bumi;

51. laporan analisis lingkungan panas bumi;

52. laporan analisis rencana pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor;

53. laporan evaluasi rencana lokasi program pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dan eksplorasi panas bumi dan usulan wilayah eksplorasi panas bumi oleh pemerintah;

54. dokumen konsep permohonan penyediaan data dan informasi panas bumi;

55. laporan penyusunan program pulau panas bumi;

56. laporan pembaharuan rancangan utama (masterplan) program pulau panas bumi;

57. laporan analisis isu sosial dan pemberdayaan masyarakat;

58. laporan identifikasi potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kegiatan panas bumi;

59. berita acara inspeksi penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan panas bumi;

60. berita acara inspeksi pemulihan fungsi lingkungan panas bumi;

61. berita acara inspeksi pasca kegiatan panas bumi;

62. berita acara inspeksi penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi, dan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah;

63. berita acara inspeksi studi kelayakan badan usaha;

64. berita acara inspeksi rencana dan realisasi impor barang operasi panas bumi (masterlist);

65. laporan identifikasi potensi dan risiko kejadian berbahaya atau kecelakaan;

66. berita acara inspeksi kesiapan tanggap darurat;

67. laporan pengujian kompetensi tenaga teknis panas bumi;

68. berita acara penilaian kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dan keteknikan panas bumi dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

69. dokumen analisis rekapitulasi hasil inspeksi atau investigasi panas bumi; dan

70. berita acara investigasi kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau kejadian bencana; c. Inspektur Panas Bumi Ahli Madya, meliputi:

71. dokumen program Inspeksi Panas Bumi;

72. laporan evaluasi hasil kegiatan penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksploitasi;

73. dokumen penawaran wilayah kerja panas bumi;

74. laporan evaluasi permohonan perubahan atau pengembalian wilayah kerja panas bumi;

75. laporan evaluasi perekayasaan konstruksi sipil, fasililas lapangan uap, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi;

76. laporan evaluasi program kerja pengeboran sumur panas bumi;

77. laporan evaluasi program kerja uji alir fluida sumur panas bumi;

78. laporan evaluasi program kerja pemantauan dan perawatan sumur panas bumi;

79. laporan evaluasi rencana kerja dan anggaran biaya, dan realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biaya pada eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan;

80. laporan evaluasi dokumen studi kelayakan badan usaha;

81. laporan evaluasi rencana dan realisasi investasi panas bumi;

82. laporan evaluasi dokumen rencana dan realisasi impor barang operasi panas bumi (masterlist);

83. laporan evaluasi program keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja panas bumi, dan sistem manajemen kontraktor;

84. laporan evaluasi pemenuhan standardisasi, peraturan dan kebijakan, dan penerapan kaidah keteknikan pada pengusahaan panas bumi;

85. laporan evaluasi rencana kerja lingkungan dan sistem manajemen lingkungan panas bumi;

86. laporan evaluasi usulan upaya pengelolaan lingkungan - upaya pemantauan lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan panas bumi;

87. laporan evaluasi sistem konservasi sumber daya panas bumi;

88. laporan evaluasi program pasca kegiatan panas bumi;

89. laporan evaluasi relevansi kawasan atau lokasi, dan bangunan atau instalasi objek vital nasional panas bumi;

90. laporan evaluasi kegiatan penyediaan data dan informasi panas bumi dan pelaksanaan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah;

91. laporan evaluasi rancangan utama (masterplan) program pulau panas bumi;

92. laporan evaluasi tingkat risiko kegagalan operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap;

93. laporan bimbingan teknis pengusahaan panas bumi;

94. dokumen rekomendasi hasil investigasi kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau kejadian bencana; dan

95. laporan evaluasi teori atau metode inspeksi dan investigasi; dan d. Inspektur Panas Bumi Ahli Utama, meliputi:

96. pertimbangan teknis dan rekomendasi teknis panas bumi;

97. laporan saksi ahli;

98. dokumen rencana strategis pencegahan dan mitigasi kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau kejadian bencana;

99. konsep teori atau metode Inspeksi Panas Bumi;

100. laporan kajian standar bidang panas bumi;

101. laporan kajian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja panas bumi dan sistem manajemen lingkungan panas bumi;

102. laporan hasil penilaian teknologi baru pada pengusahaan panas bumi;

103. laporan kajian klasifikasi dan penentuan zona risiko bahaya pada pengusahaan panas bumi;

104. dokumen kajian strategis nasional bidang panas bumi; dan

105. konsep sistem konservasi sumber daya panas bumi.