Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2021 tentang JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK...

Pasal 9

BAB 4 — TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut: a. Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terampil meliputi:

  1. dokumen/check list perencanaan dokumen perencanaan penanganan perkara dan dokumen analisis penanganan perkara;

  2. dokumen/ checklist perencanaan penanganan perkara dan dokumen analisis penanganan perkara;

  3. dokumen dan/atau peralatan penanganan perkara;

  4. surat panggilan penanganan perkara;

  5. rekaman persidangan perkara;

  6. laporan/surat tugas survei lapangan kediaman/ harta tersangka serta keluarga tersangka;

  7. dokumen kodefikasi barang bukti penangangan perkara;

  8. dokumen data dan informasi dokumen Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  9. dokumen/check list bahan dan/atau peralatan penyelesaian penanganan perkara;

  10. dokumen serah terima dokumen atau barang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  11. kertas kerja penerbitan berita negara;

  12. kertas kerja/dokumen data pelaporan ke aplikasi;

  13. kertas kerja/dokumen pelaporan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  14. dokumen pencatatan pelaksanaan proses serah terima barang gratifikas dan data pelaporan;

  15. daftar periksa/check list persiapan perangkat sosialisasi;

  16. dokumen/ bahan paparan/presentasi;

  17. dokumen pelaksanaan edukasi antikorupsi dan peran serta masyarakat;

  18. laporan survei lokasi, tempat penyelenggaraan sosialisasi, internalisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, diskusi kelompok terpumpun, workshop, atau kegiatan Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi;

  19. dokumen desain brosur, leaflet, atau terbitan sejenis lainnya dalam rangka kegiatan sosialisasi, internalisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, diskusi kelompok terpumpun, dan/atau workshop kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  20. dokumen desain untuk sosialisasi, internalisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, diskusi kelompok terpumpun, dan/atau workshop kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  21. dokumen rekap data tindak lanjut/rencana aksi/ perbaikan kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  22. dokumen bahan/ data/ informasi sesuai jenis saat proses pelatihan, pendidikan, sertifikasi dan learning management system Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  23. dokumen sertifikat kompetensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  24. dokumen pedoman kerja atau program kerja sistem pemerintahan berbasis elektronik lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  25. bahan perencanaan pengolahan data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  26. dokumen kompilasi pengembangan sistem informasi dan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  27. buku pedoman operasional sistem jaringan komputer dan keamanan layanan pengolahan data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  28. dokumen inventaris aset pengolahan data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;;

  29. dokumen hasil pemasangan layanan pengolahan informasi dan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;;

  30. dokumentasi rencana pemeliharaan perangkat pengolahan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  31. dokumen pelaksanaan pemeliharaan perangkat pengolahan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  32. laporan pelaksanaan instalasi dan pembaharuan/upgrade sistem operasi komputer/ perangkat lunak pengolahan informasi dan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  33. laporan perekaman data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  34. laporan hasil perekaman data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa validasi;

  35. laporan hasil perekaman data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan validasi;

  36. dokumen hasil konversi data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  37. dokumen hasil kompilasi data pengolahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  38. dokumen agenda, catatan, jadwal, artefak dari organisasi tata kelola data informasi dan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  39. dokumen catatan isu/permasalahan pengelolaan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  40. dokumen pemeliharaan layanan pengolahan data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  41. dokumen pemeliharaan data dan data model Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  42. laporan pemeliharaan taksonomi data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di suatu instansi;

  43. laporan penggandaan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  44. laporan hasil perekaman data spasial Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  45. dokumen pengolahan data atribut dan spasial sederhana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  46. dokumen laporan pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara serta memberikan solusi atas permasalahan teknis dengan tingkat kompleksitas yang rendah;

  47. dokumen proses aktivasi dan validasi pendaftaran serta pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara berdasarkan kebutuhan unit kerja;

  48. data hasil pemantauan kepatuhan pelaporan terhadap pergerakan data kepatuhan kementerian/ lembaga yang berada di lingkup tugasnya pada sistem informasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

  49. dokumen koordinasi teknis persiapan acara dengan pihak dari instansi terkait dan penyiapan data yang relevan dengan kegiatan unit kerja;

  50. dokumen data awal pemeriksaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  51. rekomendasi pemecahan masalah teknologi data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  52. dokumen daftar log permasalahan kualitas data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  53. dokumen informasi dasar untuk kebutuhan audit pengolahan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

  54. dokumen hasil pengumpulan dokumen untuk kebutuhan audit pengelolahan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mahir, meliputi:

  55. dokumen/check list perencanaan dokumen perencanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan dokumen analisis Tindak Pidana Korupsi;

  56. dokumentasi dan/atau input data penanganan perkara;

  57. dokumen pelindungan dan pendampingan berupa formulir hadir saksi dan/atau formulir/surat tugas;

  58. dokumen pebaharuan data penanganan perkara;

  59. dokumen/bahan penyajian data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  60. dokumen/bahan penyelesaian penanganan perkara;

  61. daftar periksa/check list pengelolaan penyimpanan dokumen penanganan perkara dan memeriksa dokumen penyelesaian perkara;

  62. laporan diseminasi perangkat sosialisasi, internalisasi, bahan, atau materi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  63. dokumen identifikasi kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  64. dokumen/agenda penyusunan kebijakan, pedoman, program kerja, kajian, panduan, dan/atau petunjuk teknis;

  65. dokumen/bahan/data/informasi jenis pelatihan, pendidikan, sertifikasi dan learning management system;

  66. dokumen informasi dan data mengenai instansi;

  67. dokumen check list pengaturan/setting pengolahan data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  68. laporan uji coba rancangan pengolahan informasi dan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terintegrasi;

  69. dokumen proses rancangan visualisasi data dan informasi sederhana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  70. dokumen standar prosedur operasi pengujian dan laporan hasil uji prosedur validasi kebutuhan informasi dan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  71. dokumen petunjuk pengoperasian sistem layanan digital pengolahan data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  72. dokumen spesifikasi kebutuhan layanan digital pengolahan data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  73. dokumen solusi kebutuhan pengguna layanan pengolahan data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  74. dokumen implementasi rancangan layanan pengolahan data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  75. dokumen rancangan uji coba sistem layanan pengolahan data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  76. laporan uji coba sistem layanan pengolahan data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  77. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian antara perangkat pengolahan data dengan spesifikasi teknis;

  78. dokumen hasil pengujian perangkat pengolahan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  79. laporan hasil penilaian kondisi pengolahan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  80. dokumen hasil perbaikan terhadap permasalahan perangkat pengolahan data dan informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  81. laporan penyusunan program layanan digital pengolahan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  82. laporan uji coba layanan digital pengolahan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  83. laporan kompilasi perekaman data digital Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  84. data hasil penyaringan sederhana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  85. laporan implementasi pengembangan dan pemeliharaan business intelligence Tindak Pidana Korupsi;

  86. laporan penerapan rancangan data model terkait Tindak Pidana Korupsi berupa diagram model data konseptual, logis, dan fisik;

  87. dokumen rancangan data model sederhana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  88. dokumen peta tematik sederhana;

  89. dokumen penyuntingan/editing data spasial Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  90. dokumen visualisasi data/desain grafis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk papan instrumen (dashboard);

  91. laporan penyuntingan/editing objek sederhana dengan piranti lunak;

  92. dokumen hasil rancangan objek sederhana dengan piranti lunak;

  93. dokumen rancangan prototipe/prototype sederhana pada program berupa source code, spesifikasi program aplikasi, screen capture, dan/atau penjelasan fungsi modul/object;

  94. dokumen penyusunan program sederhana

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 41. laporan uji coba program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 42. data dan informasi mengenai pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara; 43. dokumen klasifikasi data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai materi penyusunan laporan; 44. dokumen implementasi teknologi keamanan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan 45. laporan implementasi log data penyimpanan (warehouse); dan c. Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penyelia meliputi:

  1. laporan hasil pemantauan/monitoring Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. dokumen hasil pendeteksian terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem layanan pengolahan informasi dan data pemberantasan korupsi;
  3. laporan pengembangan dan/atau peremajaan layanan digital pengolahan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. dokumen verifikasi data spasial Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. laporan hasil pemantauan/monitoring pengelolaan kualitas data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  6. laporan hasil pemantauan/monitoring autentifikasi atau perilaku akses pengguna; dan
  7. laporan hasil pemantauan/monitoring implementasi proyek pengolahan informasi dan data Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
← Pasal 8 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 10 →