Pasal 46

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Kompetensi Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosial-kultural. (3) Ketentutan mengenai rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.