Pasal 2

(1) Pedoman Tata Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tidak termasuk dalam Pedoman Tata Naskah Dinas . (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan sendiri.