Pasal 92

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juni 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 130

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN

I. UMUM Pengaturan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan menjadi bagian penting untuk mempertahankan status kesehatan Hewan nasional, melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman Penyakit Hewan dan/atau gangguan kesehatan manusia,
Hewan, dan ekosistemnya melalui kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan, pencegahan Penyakit Hewan, pengamanan Penyakit Hewan, pemberantasan Penyakit Hewan, dan/atau pengobatan Hewan. Agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien, perlu dilengkapi dengan persyaratan teknis kesehatan Hewan ketika Hewan dilalulintaskan, baik dalam hubungan antarnegara berupa pemasukan dan pengeluaran, maupun dalam lalu lintas antarpulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lalu lintas antarWilayah dalam satu pulau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan merupakan persyaratan dasar dan digunakan sebagai bahan kebijakan dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan. Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, dan pelaporan. Pencegahan Penyakit Hewan meliputi pencegahan masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari satu pulau ke pulau lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pencegahan Penyakit Hewan ke luar negeri yang merupakan kewajiban moral sebagai anggota organisasi kesehatan Hewan dunia, serta pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di dalam satu Wilayah, termasuk lalu lintas antarWilayah dalam satu pulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencegahan ...

   Pencegahan Penyakit Hewan dari atau ke luar negeri dilakukan pada 

tempat pemasukan dan pengeluaran berdasarkan peraturan perundang- undangan di bidang karantina Hewan serta dilakukan apabila memenuhi persyaratan teknis kesehatan Hewan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Sedangkan pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan dalam suatu kawasan pengamanan Penyakit Hewan Menular Strategis dilakukan dengan tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran Hewan, dan biosecurity.
Pemberantasan Penyakit Hewan yang dilakukan pada daerah tertular dan daerah Wabah merupakan upaya pembebasan wilayah Negara Kesatuan Republilk Indonesia dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan, dan dilakukan pada kisaran kompartemen, zona, pulau, gugusan pulau, kabupaten/kota, dan provinsi. Pengobatan Hewan merupakan tindakan medik pada Hewan yang dimaksudkan untuk menjamin status kesehatan Hewan terhadap individu dan/atau populasi Hewan. Mengingat pengobatan Hewan memerlukan Obat Hewan dan pengaturan ruang lingkup pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan meliputi juga Obat Hewan maka secara terpisah diperlukan pengaturan kembali tentang Obat Hewan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. Penetapan persyaratan teknis kesehatan Hewan untuk pemasukan Hewan, produk Hewan nonpangan, media pembawa Penyakit Hewan lainnya, dan persyaratan teknis kesehatan Hewan untuk pengeluaran Hewan dan produk Hewan nonpangan, serta persyaratan teknis kesehatan Hewan dalam lalu lintas antarkawasan pengamanan Penyakit Hewan Menular Strategis di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada status kesehatan Hewan berkaitan dengan jenis Hewan dan jenis Penyakit Hewan Menular Strategis serta Penyakit Hewan Eksotik dari negara atau daerah asal atau unit usaha. Dalam rangka memberikan dasar hukum yang lebih lengkap untuk pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan sekaligus dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dalam suatu Peraturan Pemerintah.
Agar tidak terjadi duplikasi pengaturan maka Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL