Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2022 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN

Pasal 9

pasal.id

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut: a. Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama, meliputi:

  1. laporan analisis kebutuhan bahan pemetaan potensi kewirausahaan;

  2. laporan bahan pemetaan potensi kewirausahaan sesuai kebutuhan dan wilayah kerja;

  3. laporan data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam satu wilayah kerja desa/kelurahan;

  4. dokumen peta potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam satu wilayah kerja desa/kelurahan;

  5. laporan pemutakhiran data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam peta potensi kewirausahaan desa/kelurahan;

  6. laporan analisis kebutuhan bahan pemetaan data kewirausahaan;

  7. laporan bahan pemetaan data kewirausahaan;

  8. laporan data wirausaha dalam satu wilayah kerja desa/kelurahan;

  9. dokumen peta data wirausaha daerah desa/kelurahan;

  10. laporan pemutakhiran peta data wirausaha daerah desa/kelurahan;

  11. laporan analisis kebutuhan bahan penyusunan konsep analisis usaha;

  12. laporan bahan penyusunan konsep analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  13. laporan pelayanan analisis usaha bagi wirausaha;

  14. laporan pemantauan pelayanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha untuk bahan evaluasi;

  15. laporan analisis kebutuhan bahan penyusunan konsep konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  16. laporan bahan penyusunan konsep konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  17. laporan penyiapan layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  18. laporan layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  19. laporan pemantauan penyelenggaraan layanan konsultasi bisnis;

  20. laporan analisis kebutuhan bahan pendampingan usaha;

  21. laporan bahan pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  22. laporan layanan pendampingan pendaftaran perizinan berusaha;

  23. laporan layanan pendampingan pemanfaataan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan;

  24. laporan pemantauan perkembangan wirausaha dan/atau calon wirausaha yang telah mendapatkan pendampingan usaha;

  25. laporan analisis kebutuhan bahan penyusunan konsep pengembangan teknologi informasi usaha;

  26. laporan bahan penyusunan konsep pengembangan teknologi informasi usaha;

  27. dokumen profil teknologi informasi usaha;

  28. laporan data wirausaha yang membutuhkan teknologi informasi usaha;

  29. laporan analisis ketersediaan teknologi informasi usaha bagi wirausaha;

  30. laporan ide usaha baru berbasis teknologi informasi;

  31. laporan pemantauan perkembangan dan/atau pemanfaatan teknologi informasi dalam berusaha;

  32. dokumen informasi tentang inkubasi wirausaha;

  33. laporan penyebarluasan informasi mengenai inkubasi wirausaha dan/atau inkubator wirausaha;

  34. laporan analisis potensi pembentukan/ pengembangan inkubator wirausaha;

  35. dokumen informasi atau literasi mengenai pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  36. laporan penyebarluasan informasi akses pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  37. laporan pemantauan pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  38. laporan analisis kebutuhan bahan penyusunan konsep pengembangan permodalan wirausaha;

  39. laporan bahan penyusunan konsep pengembangan permodalan wirausaha;

  40. laporan pemantauan pengembangan permodalan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  41. laporan analisis kebutuhan bahan penyusunan konsep pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri;

  42. laporan bahan penyusunan konsep pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri;

  43. laporan pemantauan peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan ekosistem bisnis;

  44. dokumen kurikulum kewirausahaan pada lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal;

  45. laporan potensi dan masalah wirausaha;

  46. laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan, program atau kegiatan pengembangan kewirausahaan;

  47. laporan pemantauan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;

  48. laporan data keberhasilan usaha koperasi di suatu wilayah; dan

  49. laporan pemantauan alokasi pengadaan barang/jasa untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi pada pemerintah pusat dan/atau daerah; b. Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda, meliputi:

  50. laporan konsep pemetaan potensi kewirausahaan;

  51. laporan data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam satu wilayah kerja kecamatan;

  52. laporan data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam satu wilayah kerja kabupaten/kota;

  53. dokumen data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam satu wilayah kerja kecamatan;

  54. dokumen data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam satu wilayah kerja kabupaten/kota;

  55. laporan pemutakhiran data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam peta potensi kewirausahaan kecamatan;

  56. laporan pemutakhiran data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam peta potensi kewirausahaan kabupaten/kota;

  57. laporan konsep pemetaan data kewirausahaan;

  58. laporan data wirausaha dalam satu wilayah kerja kecamatan;

  59. laporan data wirausaha dalam satu wilayah kerja kabupaten/kota;

  60. dokumen peta data wirausaha daerah kecamatan;

  61. dokumen peta data wirausaha daerah kabupaten/kota;

  62. laporan pemutakhiran peta data wirausaha daerah kecamatan;

  63. laporan pemutakhiran peta data wirausaha daerah kabupaten/kota;

  64. laporan konsep analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  65. laporan evaluasi pelayanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  66. laporan konsep konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  67. laporan evaluasi dampak layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  68. laporan konsep pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  69. laporan layanana pendampingan bagi kelompok usaha masyarakat yang berpotensi dan/atau akan membentuk koperasi;

  70. laporan layanan pendampingan bagi wirausaha skala mikro dan kecil untuk mendapatkan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk;

  71. laporan layanan pendampingan bagi wirausaha skala mikro dan kecil untuk mendapatkan fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual;

  72. laporan layanan pendampingan dalam rangka membantu wirausaha skala mikro dan kecil untuk

memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum; 24. laporan layanan pendampingan bagi wirausaha skala mikro dan kecil untuk mendapatkan fasilitasi promosi dan/atau pameran produk; 25. laporan layanan pendampingan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha untuk mendapatkan fasilitasi inkubasi; 26. laporan layanan pendampingan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan; 27. laporan evaluasi pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; 28. laporan konsep pengembangan teknologi informasi usaha; 29. laporan evaluasi pengembangan teknologi informasi usaha; 30. laporan hasil reviu model, metode, dan cara pemeringkatan inkubator wirausaha sesuai kebutuhan dan/atau berdasarkan perkembangan; 31. laporan konsep pemeringkatan inkubator wirausaha berdasarkan hasil uji; 32. laporan reviu norma, standar, prosedur, dan kriteria inkubator wirausaha; 33. laporan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha berdasarkan hasil uji; 34. laporan pemantauan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha; 35. laporan evaluasi hasil penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha; 36. laporan konsep penyelenggaraan inkubator wirausaha pada Instansi Pemerintah atau swasta; 37. laporan konsep skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; 38. laporan evaluasi hasil pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; 39. laporan konsep pengembangan permodalan wirausaha dan/atau calon wirausaha; 40. laporan evaluasi pengembangan permodalan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha; 41. laporan konsep pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri; 42. laporan evaluasi hasil peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan ekosistem bisnis; 43. laporan penataan kurikulum kewirausahaan pada lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal; 44. laporan konsep program atau kegiatan pengembangan kewirausahaan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh wirausaha; 45. laporan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan;

  1. laporan evaluasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

  2. laporan evaluasi realisasi alokasi pengadaan barang/jasa untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi pada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; c. Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya, meliputi:

  3. laporan penyempurnaan konsep pemetaan potensi kewirausahaan;

  4. laporan konsep rumusan kebijakan mengenai pemetaan potensi kewirausahaan;

  5. laporan data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam satu wilayah kerja provinsi untuk pemetaan potensi kewirausahaan;

  6. laporan data potensi demografis, sosiografis, dan geografis daerah menjadi data potensi kewirausahaan nasional;

  7. dokumen peta data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam satu wilayah kerja provinsi untuk menjadi peta potensi kewirausahaan provinsi;

  8. dokumen peta potensi kewirausahaan daerah menjadi peta potensi kewirausahaan nasional;

  9. laporan pemutakhiran peta data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam peta potensi kewirausahaan provinsi;

  10. laporan pemutakhiran data potensi demografis, sosiografis, dan geografis dalam peta potensi kewirausahaan nasional;

  11. laporan penyempurnaan konsep pemetaan data kewirausahaan berdasarkan hasil uji;

  12. laporan konsep rumusan kebijakan mengenai pemetaan data kewirausahaan;

  13. laporan data wirausaha dalam satu wilayah kerja provinsi;

  14. laporan data wirausaha secara nasional;

  15. dokumen peta data wirausaha daerah provinsi;

  16. dokumen peta data wirausaha nasional;

  17. laporan pemutakhiran peta data wirausaha daerah provinsi;

  18. laporan pemutakhiran peta data wirausaha secara nasional;

  19. laporan penyempurnaan konsep analisis usaha bagi calon wirausaha dan/atau wirausaha berdasarkan hasil uji;

  20. laporan konsep rumusan kebijakan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  21. laporan penyempurnaan konsep konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  22. laporan konsep rumusan kebijakan mengenai konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  23. laporan penyempurnaan konsep pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha berdasarkan hasil uji;

  24. laporan konsep rumusan kebijakan mengenai pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  25. laporan layanan pendampingan rapat anggota koperasi bagi koperasi dan/atau kelompok usaha masyarakat yang baru membentuk koperasi;

  26. laporan layanan pendampingan penyusunan dan penandatanganan perjanjian kemitraan bagi wirausaha skala mikro dan kecil dalam rangka kemitraan dengan usaha besar atau usaha menengah;

  27. laporan layanan pendampingan komunikasi dan negosiasi bagi wirausaha skala mikro dan kecil dalam rangka memulai kemitraan atau melanjutkan kemitraan dengan usaha besar atau usaha menengah;

  28. laporan penyempurnaan konsep pengembangan teknologi informasi usaha berdasarkan hasil uji;

  29. laporan konsep rumusan kebijakan mengenai pengembangan teknologi informasi usaha;

  30. laporan komunikasi dan/atau negosiasi fasilitasi pembuatan dan/atau penggunaan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh wirausaha, kepada pemangku kepentingan dan/atau pembuat teknologi informasi usaha;

  31. laporan hasil fasilitasi uji kelayakan ide usaha baru berbasis teknologi informasi bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  32. laporan komunikasi dan/atau negosiasi fasilitasi implementasi ide usaha baru berbasis teknologi informasi usaha;

  33. laporan konsep rumusan kebijakan pemeringkatan inkubator wirausaha;

  34. laporan pemeringkatan inkubator wirausaha;

  35. laporan konsep rumusan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha;

  36. laporan penyempurnaan konsep inkubator wirausaha pada Instansi Pemerintah atau swasta;

  37. laporan komunikasi dan negosiasi pembukaan akses pembiayaan alternatif untuk dapat membuka akses pembiayaan untuk wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  38. laporan penyempurnaan konsep skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha berdasarkan hasil uji;

  39. laporan konsep rumusan kebijakan mengenai skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha berdasarkan hasil uji;

  40. laporan penyempurnaan konsep pengembangan permodalan wirausaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha berdasarkan hasil uji;

  41. laporan konsep rumusan kebijakan pengembangan permodalan wirausaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  42. laporan penyempurnaan konsep pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri;

  43. laporan konsep rumusan kebijakan mengenai pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri;

  44. laporan pengawasan penyelenggaraan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil oleh badan usaha swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  45. laporan konsep rekomendasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil oleh badan usaha swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  46. laporan penyempurnaan penataan kurikulum kewirausahaan pada lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal berdasarkan hasil uji;

  47. laporan uji coba kurikulum kewirausahaan melalui lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal;

  48. laporan evaluasi hasil uji coba kurikulum kewirausahaan melalui lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal;

  49. laporan penyempurnaan konsep program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan berdasarkan hasil uji;

  50. laporan konsep pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai kebutuhan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

  51. laporan penyempurnaan konsep pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan hasil uji;

  52. laporan konsep rumusan kebijakan mengenai pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;

  53. laporan konsep kriteria atau indikator bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;

  54. laporan penyempurnaan konsep kriteria atau indikator bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;

  55. laporan konsep rumusan kebijakan mengenai kriteria atau indikator bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;

  56. laporan konsep rekomendasi mengenai bidang dan sektor usaha yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya;

  57. laporan konsep kriteria dan indikator bidang usaha atau kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan melalui kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;

  58. laporan penyempurnaan konsep kriteria atau indikator bidang usaha atau kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan melalui kemitraan dengan

usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan hasil uji; 57. laporan konsep rumusan kebijakan mengenai kriteria atau indikator bidang usaha atau kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan melalui kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; 58. laporan pengawasan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; dan 59. laporan konsep rekomendasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; dan d. Pengembang Kewirausahaan Ahli Utama, meliputi:

  1. laporan hasil uji kelayakan konsep pemetaan potensi kewirausahaan;

  2. laporan rekomendasi kebijakan pemetaan potensi kewirausahaan;

  3. laporan ekspose peta potensi kewirausahaan nasional dan/atau daerah;

  4. laporan hasil uji konsep pemetaan data kewirausahaan;

  5. laporan rekomendasi kebijakan pemetaan data kewirausahaan;

  6. laporan ekspose peta data wirausaha nasional dan/atau daerah;

  7. laporan hasil uji konsep analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  8. laporan rekomendasi kebijakan mengenai analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  9. laporan ekspose pelayanan analisis usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  10. laporan hasil uji kelayakan konsep konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  11. laporan rekomendasi kebijakan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  12. laporan ekspose layanan konsultasi bisnis bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  13. laporan hasil uji kelayakan konsep pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  14. laporan rekomendasi kebijakan mengenai pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  15. laporan ekspose hasil pendampingan usaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  16. laporan uji konsep kelayakan pengembangan teknologi informasi usaha;

  17. laporan rekomendasi kebijakan mengenai pengembangan teknologi informasi usaha;

  18. laporan ekspose pengembangan teknologi informasi usaha;

  19. laporan hasil uji model, metode, dan cara pemeringkatan inkubator wirausaha;

  20. laporan rekomendasi kebijakan mengenai pemeringkatan inkubator wirausaha;

  21. laporan hasil uji kelayakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha;

  22. laporan rekomendasi kebijakan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha;

  23. laporan ekspose hasil penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha;

  24. laporan uji kelayakan konsep penyelenggaraan inkubator wirausaha pada Instansi Pemerintah atau swasta;

  25. laporan rekomendasi pembentukan atau pengembangan inkubator wirausaha pada Instansi Pemerintah atau swasta;

  26. laporan uji kelayakan konsep skema pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  27. laporan rekomendasi kebijakan pembiayaan alternatif bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  28. laporan ekspose hasil pembiayaan alternatif;

  29. laporan uji kelayakan konsep pengembangan permodalan wirausaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  30. laporan rekomendasi kebijakan pengembangan permodalan wirausaha bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  31. laporan ekspose pengembangan permodalan bagi wirausaha dan/atau calon wirausaha;

  32. laporan uji kelayakan konsep pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri;

  33. laporan rekomendasi kebijakan pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri;

  34. laporan ekspose penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta;

  35. laporan rekomendasi kepada badan usaha swasta penyelenggara infrastruktur publik mengenai penyelenggaraan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil;

  36. laporan rekomendasi kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi bagi badan usaha swasta yang telah menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  37. laporan ekspose hasil peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan ekosistem bisnis;

  38. laporan uji kelayakan hasil penataan kurikulum kewirausahaan kewirausahaan pada lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal;

  39. laporan ekspose hasil uji coba kurikulum kewirausahaan pada lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal;

  40. laporan rekomendasi kebijakan mengenai kurikulum kewirausahaan;

  41. laporan hasil uji kelayakan konsep program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan;

  42. laporan rekomendasi konsep program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan;

  43. laporan ekspose hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan;

  44. laporan hasil uji kelayakan konsep pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;

  45. laporan rekomendasi kebijakan mengenai pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;

  46. laporan ekspose perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;

  47. laporan hasil uji kelayakan konsep kriteria atau indikator bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;

  48. laporan rekomendasi kebijakan mengenai kriteria atau indikator bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;

  49. laporan rekomendasi bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya;

  50. laporan hasil uji kelayakan konsep kriteria dan indikator bidang usaha atau kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan melalui kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;

  51. laporan rekomendasi kebijakan mengenai kriteria atau indikator bidang usaha atau kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan melalui kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;

  52. laporan ekspose hasil penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

  53. laporan rekomendasi kepada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah mengenai penyelenggaraan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik; dan

  54. laporan ekspose hasil realisasi alokasi pengadaan barang/jasa untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

← Pasal 8 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 10 →