Pasal 7

(1) Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan Pemrakarsa berdasarkan Program Legislasi Kementerian. (2) Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun peraturan perundang-undangan di luar Program Legislasi Kementerian setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Menteri melalui Rapat Pimpinan Eselon I disertai dengan policy note. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. berlakunya peraturan perundang-undangan baru yang memerintahkan pembentukan peraturan pelaksanaan; b. mengatasi keadaan luar biasa, permasalahan yang baru muncul kemudian, keadaan konflik; atau c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Menteri. (4) Pengusulan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG di luar program legislasi nasional, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.