Pasal 13

(1) Laporan hasil telaahan sejawat di tingkat : a. Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Yang Ditelaah dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; b. Provinsi disampaikan kepada Yang Ditelaah dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur, dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; c. Kabupaten/Kota disampaikan kepada Yang Ditelaah dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah telaahan sejawat selesai dilaksanakan. (3) Format laporan hasil telaahan sejawat sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.