Pasal 8

pasal.id

Hasil kerja tugas jabatan bagi Penata Kelola Pemilu Kategori Keahlian sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, meliputi:

1. Laporan pengumpulan bahan dan data awal penyusunan program ditingkat Unit Kerja/ Satker;

2. Laporan penyusunan anggaran ditingkat Unit Kerja/ Satker;

3. Laporan jadwal penyelenggaraan ditingkat Unit Kerja/Satker;

4. Draft penyusunan jadwal;

5. Dokumen program ditingkat Unit Kerja/ Satker;

6. Dokumen anggaran ditingkat Unit Kerja/Satker;

7. Dokumen jadwal penyelenggaraan ditingkat Unit Kerja/Satker;

8. Laporan bahan dan data peraturan dan tata kerja Pemilu;

9. Laporan pengumpulan bahan petunjuk teknis Pemilu;

10. Laporan bahan riset Pemilu;

11. Laporan bahan riset resiko distribusi Pemilu;

12. Dokumen Peraturan Tata Kerja Pemilu;

13. Dokumen petunjuk teknis;

14. Dokumen riset resiko pelaksanaan Pemilu;

15. Dokumen peta resiko pelaksanaan Pemilu ditingkat satker;

16. Laporan Identifikasibahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kota;

17. Dokumen kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;

18. Dokumen bahan verifikasi peserta Pemilu (parpol);

19. Laporan pengumpulan bahan verifikasi peserta Pemilu (pasangan calon);

20. Laporan bahan verifikasi data wilayah Pemilu;

21. Laporan pengumpulan bahan verifikasi;

22. Laporan verifikasi peserta Pemilu (parpol) pada tingkat kecamatan;

23. Laporan verifikasi peserta Pemilu (pasangan calon) pada tingkat kecamatan;

24. Laporan verifikasi wilayah Pemilu pada tingkat kecamatan;

25. Laporan verifikasi lainnya pada tingkat kecamatan;

26. Laporan bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;

27. Laporan pengumpulan data metode pendidikan pemilih;

28. Laporan pengumpulan pengumpulan bahan kurikulum pendidikan pemilih;

29. Laporan pengumpulan bahan modul pendidikan pemilih;

30. Laporan pengumpulan bahan evaluasi pendidikan pemilih;

31. Laporan pendidikan Pemilu pada tingkat kecamatan/ daerah kabupaten/ kota;

32. Laporan verifikasi pemilih;

33. Laporan verifikasi data pemilih pada tingkat kecamatan;

34. Laporan Entry data pemilih;

35. laporan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan logistik Pemilu;

36. Laporan pengawasan pelaksanaan produksi kotak suara Pemilu (penjaminan mutu) pada tingkat produsen;

37. Laporan pengawasan pelaksanaan produksi surat suara Pemilu (penjaminan mutu) pada tingkat produsen;

38. Laporan pengawasan pelaksanaan produksi tinta Pemilu (penjaminan mutu) pada tingkat produsen;

39. Laporan pelaksanaan produksi bilik suara Pemilu (penjaminan mutu) pada tingkat produsen;

40. Dokumen distribusi kotak suara (penjaminan mutu) dari produsen kepada KPU/KIP daerah Kabupaten/Kota;

41. Dokumen distribusi surat suara (penjaminan mutu) dari produsen kepada KPU/KIP daerah Kabupaten/Kota;

42. Dokumen distribusi tinta Pemilu (penjaminan mutu) dari produsen kepada KPU/KIP daerah Kabupaten/Kota;

43. Dokumen distribusi bilik suara (penjaminan mutu) dari produsen kepada KPU/KIP daerah Kabupaten/Kota;

44. Laporan pelaksanaan produksi surat suara (penjaminan mutu) pada tingkat daerah kabupaten/kota;

45. Laporan pelaksanaan produksi kotak

suara (penjaminan mutu) pada tingkat daerah kabupaten/kota; 46. Laporan pelaksanaan produksi tinta Pemilu (penjaminan mutu) pada tingkat daerah kabupaten/kota; 47. Laporan pelaksanaan produksi bilik suara (penjaminan mutu) pada tingkat daerah kabupaten/kota; 48. Berita acara pelaksanaan distribusi kotak suara (penjaminan mutu) pada tingkat KPU/KIP daerah kabupaten/kota; 49. Berita acara pelaksanaan distribusi surat suara (penjaminan mutu) pada tingkat KPU/KIP daerah Kabupaten/Kota; 50. Berita acara pelaksanaan distribusi tinta Pemilu (penjaminan mutu) pada tingkat KPU/KIP daerah Kabupaten/Kota; 51. Berita acara pelaksanaan distribusi bilik suara (penjaminan mutu) pada tingkat KPU/KIP daerah Kabupaten/Kota; 52. Laporan identifikasi bahan dan informasi pelaksanaan dan kampanye;

53. Laporan pengumpulan bahan tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

54. Laporan dan kelengkapan bahan bimbingan teknis pemungutan suara;

55. Laporan bimbingan teknis pemungutan suara ditingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota;

56. Dokumen bahan simulasi pemungutan suara;

57. Laporan simulasi pemungutan suara ditingkat TPS;

58. Dokumen rekapitulasi hasil Pemilu;

59. Laporan Entry data rekapitulasi Pemilu;

60. DokumenMengklasifikasikan laporan hasil pelaksanaan Pemilu;

61. Dokumen Berita Acara data rekapitulasi hasil Pemilu;

62. Laporan pelaksanaan Pemilu ditingkat satker; dan

63. Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilu; b. Penata Kelola Pemilu Ahli Muda, meliputi:

64. Program dan anggaran rencana strategis penyelenggaraan Pemilu;

65. Jadwal penyelenggaraan Pemilu

66. Peraturan dan Tata kerja Pelaksanaan Pemilu;

67. Pedoman Teknis Pemilu;

68. Dokumen riset Pemilu;

69. Peta resiko distribusi logistik;

70. Dokumen pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota;

71. Dokumen verifikasi peserta Pemilu (parpol);

72. Dokumen verifikasi peserta Pemilu (pasangan calon);

73. Dokumen bahan verifikasi wilayah Pemilu;

74. Dokumen verifikasi lainnya;

75. Laporan verifikasi peserta Pemilu (parpol) pada tingkat daerah kabupaten/kota;

76. Laporan verifikasi peserta Pemilu (pasangan calon) pada tingkat daerah kabupaten/kota;

77. Laporan verifikasi wilayah Pemilu pada tingkat daerah kabupaten/kota;

78. Laporan verifikasi data pemilih pada tingkat daerah daerah kabupaten/kota;

79. Laporan verifikasi lainnya pada tingkat daerah kabupaten/kota;

80. Dokumen Daftar Pemilih Tetap;

81. Dokumen analisis Metode pendidikan pemilih;

82. Dokumen kurikulum pendidikan pemilih;

83. Dokumen modul pendidikan pemilih;

84. Panduan Cara Pelaksanaan Sosialisasi dan kampanye;

85. Laporan evaluasi pendidikan pemilih;

86. Laporan pendidikan pemilih pada tingkat daerah kabupaten/kota sebagai narasumber;

87. Dokumen data pemilih;

88. Dokumen rencana kebutuhan pengadaan logistik Pemilu ditingkat satker;

89. Laporan pelaksanaan produksi surat suara (penjaminan mutu) pada daerah provinsi;

90. Laporan

pelaksanaan produksi kotak

suara (penjaminan mutu) pada daerah provinsi; 28. Laporan pelaksanaan produksi tinta Pemilu (penjaminan mutu) pada daerah provinsi; 29. laporan pelaksanaan produksi bilik suara (penjaminan mutu) pada daerah provinsi; 30. Berita acara pelaksanaan distribusi kotak suara (penjaminan mutu) pada tingkat

KPU daerah Provinsi/KIP Aceh; 31. Berita acara pelaksanaan distribusi surat suara (penjaminan mutu) pada tingkat

KPU daerah Provinsi/KIP Aceh; 32. Berita acara pelaksanaan distribusi tinta Pemilu (penjaminan mutu) pada tingkat

KPU daerah Provinsi/KIP Aceh; 33. Berita acara pelaksanaan distribusi bilik suara (penjaminan mutu) pada tingkat

KPU daerah Provinsi/KIP Aceh; 34. Dokumen bahan bimbingan teknis pemungutan suara di tingkat daerah Provinsi;

35. Laporan bimbingan teknis pemungutan suara di tingkat daerah Provinsi;

36. Dokumen dan kelengkapan perlengkapan simulasi pemungutan suara;

37. Laporan simulasi pemungutan suara;

38. Kelengkapan Formulir dan Dokumen rekapitulasi hasil Pemilu;

39. Berita Acara rekapitulasi hasil Pemilu;

40. Laporan hasil Pemilu dengan media yang telah di tentukan;

41. Laporan penyusunan monitoring evaluasi pelaporan Pemilu tingkat daerah kabupaten/kota;

42. Dokumen survei/kajian Pemilu; dan

43. Dokumen penyelesaian sengketa Pemilu tingkat kabupaten/kota; c. Penata Kelola Pemilu Ahli Madya, meliputi:

44. Dokumen Rencana Kerja Program dan Anggaran tahapan penyelenggara Pemilu;

45. Jadwal tahapan Pemilu;

46. Peraturan Tata Kerja pelaksanaan Pemilu;

47. Pedoman teknis Pemilu;

48. Hasil riset Pemilu;

49. Peta resiko pelaksanaan Pemilu ditingkat Nasional;

50. Dokumen verifikasi peserta Pemilu (parpol) pada tingkat daerah provinsi;

51. Dokumen verifikasi peserta Pemilu (pasangan calon) pada tingkat daerah provinsi;

52. Dokumen verifikasi data wilayah pada tingkat daerah provinsi;

53. Dokumen verifikasi data pemilih pada tingkat provinsi;

54. Dokumen verifikasi lainnya pada tingkat daerah provinsi sebagai Narasumber;

55. Panduan pendidikan pemilih;

56. Kurikulum pendidikan pemilih;

57. Modul pendidikan pemilih;

58. Dokumen evaluasi pendidikan pemilih;

59. Laporan pendidikan pemilih;

60. Dokumen Berita Acara validasi data pemilih;

61. Dokumen standar mutu surat suara Pemilu;

62. Dokumen standar mutu bilik suara Pemilu;

63. Dokumen standar mutu tinta Pemilu;

64. Dokumen standar mutu kotak suara Pemilu;

65. Dokumen standar mutu distribusi surat suara Pemilu;

66. Dokumen standar mutu distribusi bilik suara Pemilu;

67. Dokumen standar mutu distribusi kotak suara Pemilu;

68. Dokumen standar mutu distribusi tinta Pemilu;

69. Laporan bimbingan teknis pemungutan suara di tingkat nasional;

70. Laporan simulasi pemungutan suara ditingkat nasional;

71. Dokumen rekapitulasi hasil Pemilu tingkat nasional;

72. Laporan monitoring evaluasi pelaporan Pemilu tingkat daerah provinsi;

73. Laporan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu secara nasional;

74. Laporan pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu; dan

75. Dokumen penyelesaian sengketa Pemilu tingkat daerah provinsi; dan d. Penata Kelola Pemilu Ahli Utama, meliputi:

76. Rencana Strategis tahapan Pemilu;

77. Dokumen Contingency plan;

78. Dokumen tindak lanjut hasil riset resiko Pemilu;

79. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Pemilu;

80. Pedoman teknis dan standar prosedur pelaksanaan Pemilu;

81. Peta Resiko Distribusi Logistik dan Contingecy Plan;

82. Dokumen pelaksanaan verifikasi peserta Pemilu (parpol);

83. Dokumen pelaksanaan verifikasi peserta Pemilu (pasangan calon);

84. Dokumen pelaksanaan strategis verifikasi data wilayah;

85. Dokumen pelaksanaan verifikasi lainnya;

86. Dokumen rencana strategis pendidikan pemilih;

87. Dokumen metode, kurikulum dan modul pendidikan pemilih secara nasional;

88. Dokumen rencana aksi pelaksanaan pendidikan pemilih;

89. Laporan pendidikan pemilih sebagai narasumber;

90. Peraturan Norma, standar mutu dan distribusi perlengkapan Pemilu;

91. Dokumen hasil simulasi pemungutan suara tingkat nasional;

92. Dokumen rencana strategis verifikasi data pemilih;

93. Laporan pelaksanaan pemungutan suara luar negeri;

94. Rencana Aksi hasil pelaksanaan Pemilu;

95. Dokumen riset resiko pelaksanaan Pemilu;

96. Dokumen riset resiko distribusi logistik Pemilu; dan

97. Dokumen sengketa Pemilu tingkat nasional.