Pasal 6

pasal.id

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan; b. pengelolaan Pemilu; dan c. pengembangan profesi. (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. pendidikan, meliputi:

1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; dan
2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Pemilu serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
3. diklat Prajabatan;

b. pengelolaan Pemilu, meliputi:

1. pengelolaan perencanaan Pemilu;
2. pengelolaan tahapan Pemilu;
3. pengelolaan logistik Pemilu;
4. pelaksanaan Pemilu;
5. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu; dan
6. pengelolaan terhadap sengketa Pemilu; dan c. pengembangan profesi, meliputi:
7. melakukan kajian di bidang kePemiluan;
8. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kePemiluan;
9. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau peraturan di bidang kePemiluan; dan
10. melakukan riset di bidang kePemiluan;
11. melaksanakan studi bidang Pemilu; dan
12. melaksanakan pengembangan bidang kePemiluan. (4) Unsur Penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang kePemiluan; b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang kePemiluan; c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu; d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu; e. menjadi delegasi dalam pertemuan pertemuan internasional; f. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan g. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.