Pasal 4

(1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan MENETAPKAN kebijakan teknis evaluasi implementasi SAKIP secara berkala.

(2) Kebijakan teknis evaluasi implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Fokus evaluasi; b. Waktu pelaksanaan evaluasi; c. Penugasan evaluasi; dan d. Hal lain yang dianggap perlu