Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PPK melakukan penyesuaian Jabatan Fungsional dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara Ahli Pertama untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:

1. Analis Anggaran Ahli Pertama;
2. Pemeriksa Pajak Ahli Pertama;
3. Penilai Pajak Ahli Pertama;
4. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama;
5. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama;
6. Penilai Pemerintah Ahli Pertama;
7. Pelelang Ahli Pertama;
8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama;
9. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama; dan
10. Pembina Profesi Keuangan Ahli Pertama;

b. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara Ahli Muda untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:

1. Analis Anggaran Ahli Muda;
2. Pemeriksa Pajak Ahli Muda;
3. Penilai Pajak Ahli Muda;
4. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda;
5. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda;
6. Penilai Pemerintah Ahli Muda;
7. Pelelang Ahli Muda;
8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
9. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda; dan
10. Pembina Profesi Keuangan Ahli Muda; c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara Ahli Madya untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
11. Analis Anggaran Ahli Madya;
12. Pemeriksa Pajak Ahli Madya;
13. Penilai Pajak Ahli Madya;
14. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Madya;
15. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya;
16. Penilai Pemerintah Ahli Madya;
17. Pelelang Ahli Madya;
18. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya;
19. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya; dan
20. Pembina Profesi Keuangan Ahli Madya; d. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara Ahli Utama untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
21. Analis Anggaran Ahli Utama;
22. Pemeriksa Pajak Ahli Utama;
23. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Utama;
24. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama;
25. Penilai Pemerintah Ahli Utama;
26. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama;
27. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama; dan
28. Pembina Profesi Keuangan Ahli Utama; e. Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
29. Pemeriksa Pajak Ahli Pertama;
30. Penyuluh Pajak Ahli Pertama;
31. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama;
32. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama; dan
33. Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama; f. Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
34. Pemeriksa Pajak Ahli Muda;
35. Penyuluh Pajak Ahli Muda;
36. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda;
37. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda; dan
38. Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda;

g. Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara Ahli Madya untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:

1. Pemeriksa Pajak Ahli Madya;

2. Penyuluh Pajak Ahli Madya;

3. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Madya;

4. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan

5. Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya; h. Jabatan Fungsional Penilai Ahli Pertama untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:

6. Penilai Pajak Ahli Pertama; dan

7. Penilai Pemerintah Ahli Pertama; i. Jabatan Fungsional Penilai Ahli Muda untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:

8. Penilai Pajak Ahli Muda; dan

9. Penilai Pemerintah Ahli Muda; j. Jabatan Fungsional Penilai Ahli Madya untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:

10. Penilai Pajak Ahli Madya; dan

11. Penilai Pemerintah Ahli Madya; k. Jabatan Fungsional Penilai Ahli Utama untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Utama; l. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara Terampil untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:

12. Asisten Pemeriksa Pajak Terampil/Pemeriksa Pajak Terampil; dan

13. Asisten Pembina Profesi Keuangan Terampil; m. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara Mahir untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:

14. Asisten Pemeriksa Pajak Mahir/Pemeriksa Pajak Mahir; dan

15. Asisten Pembina Profesi Keuangan Mahir; n. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara Penyelia untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:

16. Asisten Pemeriksa Pajak Penyelia/Pemeriksa Pajak Penyelia; dan

17. Asisten Pembina Profesi Keuangan Penyelia; o. Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara Terampil untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:

18. Asisten Pemeriksa Pajak Terampil/Pemeriksa Pajak Terampil;

19. Asisten Penyuluh Pajak Terampil;

20. Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil/Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil;

21. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil;

22. Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil; dan

23. Penata Laksana Barang Terampil; p. Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara Mahir untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:

24. Asisten Pemeriksa Pajak Mahir/Pemeriksa Pajak Mahir;

25. Asisten Penyuluh Pajak Mahir;

26. Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir/ Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir;

27. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir;

28. Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir; dan

29. Penata Laksana Barang Mahir; q. Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara Penyelia untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:

30. Asisten Pemeriksa Pajak Penyelia/Pemeriksa Pajak Penyelia;

31. Asisten Penyuluh Pajak Penyelia;

32. Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia/ Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia;

33. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia;

34. Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia; dan

35. Penata Laksana Barang Penyelia; r. Jabatan Fungsional Penilai Terampil untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak Terampil; s. Jabatan Fungsional Penilai Mahir untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak Mahir; dan t. Jabatan Fungsional Penilai Penyelia untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak Penyelia, dengan batas waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.