Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah wilayah III; b. penyiapan asesmen di bidang kelembagaan dan tata laksana pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintah daerah wilayah III; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat; d. koordinasi dan penyusunan proses bisnis tematik bidang pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat; e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan evaluasi organisasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penataan bisnis proses di bidang kelembagaan dan tata laksana pemerintah daerah wilayah III; dan f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan tata laksana pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintah daerah wilayah III.