Pasal 3

(1) Pimpinan Instansi Penjuru menyampaikan permohonan usulan Keanggotaan INDONESIA secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan usulan Keanggotaan INDONESIA paling sedikit memuat:

a. nama Organisasi Internasional; b. informasi secara ringkas mengenai ruang lingkup Organisasi Internasional; c. status Keanggotaan INDONESIA; d. informasi secara ringkas mengenai urgensi Keanggotaan INDONESIA dan kaitannya dengan prioritas nasional; dan e. jumlah Kontribusi INDONESIA. (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen: a. naskah urgensi, yang paling sedikit memuat:

1. profil singkat Organisasi Internasional;
2. ruang lingkup Organisasi Internasional;
3. urgensi Keanggotaan INDONESIA dan kaitannya dengan prioritas nasional;
4. manfaat yang diperoleh dari Keanggotaan INDONESIA;
5. rencana pemanfaatan Keanggotaan INDONESIA;
6. hak dan kewajiban negara anggota;
7. jumlah dan mekanisme perhitungan kontribusi negara anggota; dan
8. analisis biaya manfaat. b. statuta, piagam, perjanjian, dan/atau instrumen hukum Organisasi Internasional yang memuat:
9. landasan pendirian Organisasi Internasional;
10. ketentuan mengenai hak dan kewajiban negara anggota; dan
11. ketentuan kontribusi negara anggota.