Pasal 2

(1) Maksud diberlakukannya Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah untuk melaksanakan amanat dalam Pasal 114 Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: a. untuk memberikan pedoman dan tata cara bagi para pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa di luar negeri; b. untuk menjembatani Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan berbagai aturan pengadaan yang berlaku di negara setempat dimana Perwakilan berada.