Pasal 2

Seluruh Eselon I dan II di Kementerian Luar Negeri serta Kepala Perwakilan Republik INDONESIA wajib untuk membuat dokumen-dokumen SAKIP sesuai dengan Pedoman Umum Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.