Pasal 1

2. Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peratur-an Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
   Nomor 209);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320)
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang selanjutnya disingkat BPSKL adalah UPT yang menyelenggarakan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. DIVA | DIUNDUH PADA 23 JULI 2023

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
(1) BPSKL berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. (2) BPSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3
(1) BPSKL mempunyai tugas melaksanakan verifikasi teknis perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial, inventarisasi kearifan lokal dan fasilitasi pendampingan, pengembangan usaha dan kemitraan lingkungan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPSKL menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan pengelolaan perhutanan sosial; b. pemetaan konflik tenurial kawasan hutan; c. pelaksanaan inventarisasi kearifan lokal; d. fasilitasi penataan areal kerja persetujuan perhutanan sosial; e. fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial; f. fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial; g. pelaksanaan fasilitasi kemitraan lingkungan; h. penetapan pendamping perhutanan sosial; i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial; j. fasilitasi pendampingan perhutanan sosial; k. penyediaan data dan informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; l. pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; dan m. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 4
(1) Struktur organisasi BPSKL terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Wilayah I; c. Seksi Wilayah II;

DIVA | DIUNDUH PADA 23 JULI 2023