Peraturan Menteri Nomor p-1-menlhk-setjen-phpl-1-1-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P13MENHUTII2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
regulation_id: "PERMEN_p-1-menlhk-setjen-phpl-1-1-2016_2016" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor p-1-menlhk-setjen-phpl-1-1-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P13MENHUTII2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU" year: "2016" number: "p-1-menlhk-setjen-phpl-1-1-2016" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-p-1-menlhk-setjen-phpl-1-1-2016-2016" frbr_uri: "/akn/id/act/permenlh/2016/p-1-menlhk-setjen-phpl-1-1-2016" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenlh-no-p-1-menlhk-setjen-phpl-1-1-2016-tahun-2016" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor p-1-menlhk-setjen-phpl-1-1-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P13MENHUTII2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-p-1-menlhk-setjen-phpl-1-1-2016-2016
Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran 5, Lampiran 6, Lampiran 7, Lampiran 8, Lampiran 9, dan Lampiran 10 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 2021), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA