Pasal 5

Penyelenggaraan, tanggung jawab, dan peran pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi peningkatan: a. kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan; b. kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup; c. dukungan kepada bupati/walikota dalam: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. MENETAPKAN kelas air pada sungai prioritas di wilayahnya;
2. menurunkan beban pencemaran pada air, udara, dan tanah;
3. MENETAPKAN kebijakan pengurangan volume sampah;
4. menambah luas ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru- paru kota;
5. pemulihan fungsi sungai dan danau;
6. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah; dan
7. menunjang program unggulan, antara lain: a) Adiwiyata; b) Adipura; c) Prokasih; d) Langit Biru; e) MIH; f) Bank Sampah; dan g) Proklim.