Pasal 10

(1) Pejabat PPNSLH bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional mengacu pada pedoman penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.