Pasal 5

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada: a. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi:

1. lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;

2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau

3. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota; atau c. Deputi Menteri, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi:

4. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;

5. di wilayah sengketa dengan negara lain;

6. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau

7. di lintas batas Negara Kesatuan Republik INDONESIA dengan negara lain.