Pasal 32

Kode etik penyelenggaraan Program Adipura: a. melakukan penyelenggaraan secara obyektif, netral, dan independen berdasarkan fakta di lapangan; b. menaati semua ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; c. tidak diperbolehkanmemberi, meminta dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun, yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraanProgram Adipura;
d. tim pemantau pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijautidak menginformasikan waktu dan lokasi pelaksanaan penilaian/lokasi yang akan dikunjungi kepada aparat pemerintah kabupaten/kota terkait; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.306 e. tidakmenginformasikan hasil penilaian dan pemantauan kepada pihak manapun;dan f. dalam melaksanakan penyelenggaraan Adipura, tim pemantau diharuskan berperilaku santun. 8. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2013 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id