Pasal 23

Perubahan atas susunan Organisasi dan Tata Kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.