Pasal 7

(1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menerbitkan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar. (2) Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Pengurus Yayasan yang bersangkutan melalui Notaris sebanyak 8 (delapan) eksemplar;

b. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebanyak 2 (dua) eksemplar.