Pasal 8

Naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditanda tangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada instansi pemohon 2 (dua) naskah asli dan 1 (satu) untuk Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai arsip.