Pasal 2

(1) Tata cara penyelesaian Kerugian Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditujukan bagi pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan: a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil; dan b. Pejabat Lain. (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian.