PERMENKUMHAM
Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2023 tentang PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
Pasal 15
BAB 2 — PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibentuk oleh Menteri. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas: a. pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; b. pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal; c. akademisi; dan d. unsur lainnya.