Pasal 12

Bendahara penerima wajib melakukan penatausahaan penerimaan PNBP Kemenkumham dengan cara: a. pengelolaan administrasi PNBP Kemenkumham; b. Rekonsiliasi dengan Bank Persepsi atau Pos Persepsi atau payment gateway serta penyedia jasa pembayaran lainnya; c. Rekonsiliasi melalui sistem pembayaran PNBP pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan d. pelaporan PNBP Kemenkumham.