Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016 tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

pasal.id

………………………………………………………………………………………………… dan seterusnya. Ditetapkan di …………………… pada tanggal …………………… NAMA JABATAN, (Tanda tangan dan cap instansi) NAMA LENGKAP NIP............................... Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nam lembaga yang tela dicetak Judul Prosedur Tetap yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya Prosedur Tetap Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dsb. Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal penanda Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar

e. Surat Edaran 1) Pengertian Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Kewenangan untuk MENETAPKAN dan menandatangani surat edaran oleh pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah dapat dilimpahkan kepada pejabat pimpinan sekretariat instansi pemerintah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat Edaran. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Edaran terdiri atas: (1) kop surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas dengan nama jabatan ditulis dengan huruf kapital diletakkan secara simetris; (2) kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman dengan nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; (3) kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi surat edaran; (4) tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah lambang negara/logo pengayoman ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris; (5) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan (6) rumusan judul surat edaran, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang.

b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Edaran terdiri atas: (1) latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran; (2) maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran; (3) ruang lingkup diberlakukannya surat edaran; (4) peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan (5) isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak; dan (6) penutup. c) Kaki Bagian kaki Surat Edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri atas: (1) tempat dan tanggal penetapan; (2) nama jabatan pejabat penandatangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; (3) tanda tangan pejabat penandatangan; (4) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar; dan (5) cap dinas. 4) Distribusi Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian. Format Surat Edaran dapat dilihat pada contoh 5a dan 5b.

CONTOH 5a FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Yth. 1. .................... 2. .................... 3. dan seterusnya SURAT EDARAN NOMOR .............. TAHUN ..... TENTANG …………………………………

1. Latar Belakang ..................................................................................................................................
2. Maksud dan Tujuan ..................................................................................................................................
3. Ruang Lingkup ..................................................................................................................................
4. Dasar ..................................................................................................................................
5. Isi surat edaran ..................................................................................................................................
6. Penutup .................................................................................................................................. dan seterusnya. Ditetapkan di ……..………………. pada tanggal ......….……………… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Tembusan :
7. ..............
8. ..............
9. dan seterusnya Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Judul Surat Edaran yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Surat Edaran, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan seterusnya Memuat ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar ditetapkannya Surat Edaran Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar Daftar pejabat yang menerima surat edaran

CONTOH 5b FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. Yth. 1. .................... 2. .................... 3. dan seterusnya SURAT EDARAN NOMOR .............. TAHUN ..... TENTANG …………………………………

1. Latar Belakang ..................................................................................................................................
2. Maksud dan Tujuan ..................................................................................................................................
3. Ruang Lingkup ..................................................................................................................................
4. Dasar ..................................................................................................................................
5. Isi surat edaran ..................................................................................................................................
6. Penutup .................................................................................................................................. dan seterusnya. Ditetapkan di ……..………………. pada tanggal ......….……………… NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP .................. Tembusan :
7. ..............
8. ..............
9. dan seterusnya Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Logo dan nam lembaga yang tela dicetak Judul surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat edaran, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan seterusnya Memuat ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar Daftar pejabat yang menerima surat edaran

f. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) Naskah dinas penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan. a. Pengertian Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat MENETAPKAN, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk:

1. MENETAPKAN/mengubah status kepegawaian/personal/ keanggotaan/material/peristiwa;
2. MENETAPKAN/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan /tim; dan 3) MENETAPKAN pelimpahan wewenang. b. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang MENETAPKAN dan menandatangani keputusan adalah pimpinan tertinggi lembaga atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang. c. Susunan 1) Kepala Bagian kepala Keputusan terdiri atas: a) kop keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; b) kop keputusan yang ditandatangani sendiri oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; c) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang MENETAPKAN, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d) nomor keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; e) kata penghubung tentang, yang ditulis dengan huruf kapital; f) judul keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital; dan

g) nama jabatan pejabat yang MENETAPKAN keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. 2) Konsiderans Bagian konsiderans Keputusan terdiri atas: a) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan / tujuan / kepentingan / pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan; dan b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. 3) Diktum Bagian diktum Keputusan terdiri dari hal-hal berikut: a) kata MEMUTUSKAN yang ditulis seluruhnya tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan ditengah margin; b) kata MENETAPKAN di tepi kiri dengan huruf awal kapital dan diakhiri tanda baca titik dua; c) nama yang tercantum dalam judul keputusan dicantumkan lagi setelah kata MENETAPKAN tanpa frasa Republik INDONESIA yang ditulis dengan huruf awal kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik; dan d) untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Batang Tubuh Diktum keputusan diuraikan bukan dalam pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya. 5) Kaki Bagian kaki Keputusan terdiri atas: a) tempat dan tanggal penetapan keputusan; b) jabatan pejabat yang MENETAPKAN, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat yang MENETAPKAN keputusan; dan

d) nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. d. Pengabsahan 1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi keputusan. 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri atas kata salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat penandatangan, dan dibubuhi nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital. e. Distribusi Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan. f. Hal yang Perlu Diperhatikan Naskah asli dan

keputusan yang ditandatangani harus disimpan sebagai arsip. Format Keputusan sebagaimana tercantum pada contoh 6a, 6b, dan 6c dan format salinan Keputusan sebagaimana tercantum pada contoh 6d.

CONTOH 6a FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR ... TAHUN .... TENTANG …………………………………………………………………………… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa...................................................................................... ...............................................................................................; b. bahwa ..................................................................................... ...............................................................................................; Mengingat : 1. ...............................................................................................; 2. ...............................................................................................; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ..................................................................................... KESATU : ...................................................................................................... KEDUA : ..................................................................................................... ...................................................................................................... KETIGA : ...................................................................................................... ...................................................................................................... dst. Ditetapkan di …………………….. pada tanggal …………………….. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar

CONTOH 6b FORMAT KEPUTUSAN DITANDA TANGANI OLEH PEJABAT YANG MENGATASNAMAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR ... TAHUN .... TENTANG …………………………………………………………………………… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa...................................................................................... ...............................................................................................; b. bahwa ..................................................................................... ...............................................................................................; Mengingat : 1. ...............................................................................................; 2. ...............................................................................................; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ..................................................................................... KESATU : ...................................................................................................... KEDUA : ..................................................................................................... ...................................................................................................... KETIGA : ...................................................................................................... ...................................................................................................... Ditetapkan di …………………….. pada tanggal …………………….. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIS JENDERAL, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP ............................. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nam lembaga yang tela dicetak Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar

CONTOH 6c FORMAT KEPUTUSAN DITANDA TANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ................................ TAHUN ...... TENTANG …………………………………………………………………………… SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa...................................................................................... ...............................................................................................; b. bahwa ..................................................................................... ...............................................................................................; Mengingat : 1. ...............................................................................................; 2. ...............................................................................................; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG........................... KESATU : ...................................................................................................... KEDUA : ..................................................................................................... ...................................................................................................... KETIGA : ...................................................................................................... ...................................................................................................... Ditetapkan di …………………….. pada tanggal …………………….. SEKRETARIS JENDERAL, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP ............................. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nam lembaga yang tela dicetak Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar

CONTOH 6d FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KEPUTUSAN ........................................................................... NOMOR ................................ TAHUN ...... TENTANG …………………………………………………………………………… NAMA JABATAN.............................................., Menimbang : a. bahwa...................................................................................... ...............................................................................................; b. bahwa ..................................................................................... ...............................................................................................; Mengingat : 1. ...............................................................................................; 2. ...............................................................................................; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN .................TENTANG .............................................. KESATU : ...................................................................................................... KEDUA : ..................................................................................................... KETIGA : ...................................................................................................... Ditetapkan di …………………….. pada tanggal …………………….. NAMA JABATAN, (sesuai subtansi keputusan) ttd. NAMA LENGKAP NIP ............................. Salinan sesuai dengan aslinya Nama Jabatan, Tanda Tangan Nama Lengkap Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nama lembaga Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Pencantuman ttd. di antara nama jabatan dan nama lengkap

Ruang pengabsahan Penomoran salinan berdasarkan angka b

3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah) a. Pengertian Surat Perintah adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat lain yang diperintah yang memuat apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. c. Susunan 1) Kepala Bagian kepala Surat Perintah terdiri atas: a) kop surat perintah yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; b) kop surat perintah yang ditandatangani oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; c) kata surat perintah, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan d) nomor, yang berada di bawah tulisan surat perintah.

2. Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Perintah terdiri dari hal-hal sebagai berikut: a) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar: pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah tersebut; b) Diktum dimulai dengan frasa memerintahkan, yang ditulis dengan huruf kapital dicantumkan secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri serta nama, NIP dan jabatan pegawai yang mendapat perintah. c) Di bawah kata kepada ditulis kata untuk dengan perintah-perintah yang harus dilaksanakan.

3. Kaki Bagian kaki Surat Perintah ditempatkan disebelah kanan bawah yang terdiri atas: a) tempat dan tanggal surat perintah; b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat yang memerintahkan; d) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata tanpa mencantumkan gelar; e) cap dinas. d. Distribusi dan Tembusan 1) surat perintah disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah dan 2) tembusan surat perintah disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait. e. Hal yang Perlu Diperhatikan 1) bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar;

4. jika perintah merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan; dan 3) surat perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. Format Surat Perintah sebagaimana tercantum pada contoh 7a dan 7b.

CONTOH 7a FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PERINTAH NOMOR ………............ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa .......................................................; b. bahwa .......................................................; Dasar : 1...................................................................; 2. ..................................................................; MEMERINTAHKAN : Kepada : 1. Nama : .............................. NIP : .............................. Jabatan : .............................. 2. dan seterusnya. Untuk : 1. ..................................................................; 2. ..................................................................; 3. ..................................................................; 4. dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan :

1. ...................
2. ................... Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Memuat peraturan/dasar ditetapkannya surat perintah Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan Daftar pejabat yang menerima perintah Memuat substansi arahan yang diperintahkan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar Nama jabatan yang menandatangani Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Memuat alasan tentang perlu ditetapkan surat perintah

CONTOH 7b FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. SURAT PERINTAH NOMOR ………............ NAMA JABATAN Menimbang : a. bahwa .......................................................; b. bahwa .......................................................; Dasar : 1...................................................................; 2. ..................................................................; MEMERINTAHKAN : Kepada : 1. Nama : .............................. NIP : .............................. Jabatan : .............................. 2. dan seterusnya. Untuk : 1. ..................................................................; 2. ..................................................................; 3. ..................................................................; 4. dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap NIP .................................. Tembusan :

1. ...................
2. ................... Logo dan nam lembaga Memuat peraturan/dasar ditetapkannya surat perintah Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan Daftar pejabat yang menerima perintah Memuat substansi arahan yang diperintahkan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar Nama jabatan yang menandatangani Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Memuat alasan tentang perlu ditetapkan surat

B. Naskah Dinas Korespondensi

1. Naskah Dinas Korespondensi Intern (Nota Dinas) Jenis naskah dinas korespondensi intern hanya ada satu macam, yaitu nota dinas. a. Pengertian Nota Dinas adalah Naskah Dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Nota Dinas dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. c. Susunan 1) Kepala Bagian kepala Nota Dinas terdiri atas: a) kop nota dinas berisi nama instansi/satuan organisasi yang ditulis secara simetris di tengah atas; b) kata nota dinas, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; c) kata nomor, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris. Nomor hanya diberikan untuk Nota Dinas unit kerja/satuan kerja; d) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik; e) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital; f) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan g) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

2. Batang Tubuh Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas.

3. Kaki Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat, dan tembusan (jika perlu). d. Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas;

4. tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern instansi; dan

5. Penomoran Nota Dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor Nota Dinas, kode jabatan penanda tangan, kode klasifikasi arsip, bulan, dan tahun. Format Nota Dinas sebagaimana tercantum pada Contoh 8.

CONTOH 8 FORMAT NOTA DINAS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL NOTA DINAS NOMOR ........…………………… Yth. : …………………………….. Dari : …………………………….. Hal : …………………………….. Lampiran : (jika ada) Tanggal : …………………………..... ……………………………………………………………………………. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ……………………………………………………………………………. .......................................................................................................................... ……………………………………………………………………………. .......................................................................................................................... Tanda Tangan Nama Lengkap NIP................... Tembusan:

1. ………………..

2. ……………….

3. ………………. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas. Nama instansi

4. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas) Jenis Naskah Dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam, yaitu surat dinas.

1. Pengertian Naskah Dinas Korespondensi Ekstern yang selanjutnya disebut Surat Dinas adalah Naskah Dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar lembaga yang bersangkutan.
2. Wewenang Penandatanganan Surat Dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
3. Susunan 1) Kepala Bagian kepala Surat Dinas terdiri atas: a) kop surat dinas yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas yang telah dicetak, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; b) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop naskah dinas; c) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; d) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; dan e) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth.
4. Batang tubuh Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup.
5. Kaki Bagian kaki Surat Dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas: a) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma; b) tanda tangan pejabat;

c) nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; d) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada). 4) Distribusi Surat Dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian. 5) Hal yang perlu diperhatikan 1) kop Naskah Dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas; 2) Jika surat dinas dengan lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya; dan 3) hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa diakhiri tanda baca. Format Surat Dinas sebagaimana tercantum pada contoh 9a dan 9b.

CONTOH 9a FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : .................. Tgl, Bln, Thn Sifat : .................. Lampiran : .................. Hal : .................. Yth. ........................................... ………………………................... ………………………................... .........................................(Alinea Pembuka) ..................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..............................................(Alinea Isi)............................................ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..........................................(Alinea Penutup)...................................... ........................................................................................................................... Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan:

1. ………………..
2. .......................
3. ....................... Jalan H.R.Rasuna Said Kav.X-6 No.8, Telepon/Faksimili : 021-5213560 Jakarta Selatan Tanggal, bulan dan tahun b t t Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Alamat tujuan yang ditulis di Bagian kiri Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar Alamat instansi

CONTOH 9b FORMAT SURAT DINAS DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. Nomor : .................. Tgl, Bln, Thn Sifat : .................. Lampiran : .................. Hal : .................. Yth. ........................................... ………………………................... ………………………................... .........................................(Alinea Pembuka) ..................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..............................................(Alinea Isi)............................................ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..........................................(Alinea Penutup)...................................... ........................................................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap NIP ........................... Tembusan:

1. ………………

2. .......................

3. ....................... Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat Logo dan nam lembaga yang tela dicetak Alamat tujuan yang ditulis di Bagian kiri Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar

4. Surat Undangan a. Pengertian Surat Undangan adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan. b. Kewenangan Surat Undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. c. Susunan 1) Kepala Bagian kepala Surat Undangan terdiri atas: a) kop surat undangan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; b) kop surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama instansi ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; c) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan; d) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan e) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat (jika diperlukan).

2. Batang tubuh Bagian batang tubuh Surat Undangan terdiri atas: a) alinea pembuka; b) isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan c) alinea penutup.

3. Kaki Bagian kaki Surat Undangan terdiri atas nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar. d. Hal yang Perlu Diperhatikan 1) format surat undangan sama dengan format surat dinas, yang membedakan adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran;

4. surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu; dan 3) surat undangan juga dapat mencantumkan hal-hal yang diperlukan (misalnya pakaian, konfirmasi kehadiran, dll). Format Surat Undangan sebagaimana tercantum pada contoh 10a,10b,10c, 10d dan 10e

CONTOH 10a FORMAT SURAT UNDANGAN DITANDA TANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : .................. Tgl, Bln, Thn Sifat : .................. Lampiran : .................. Hal : .................. Yth. ........................................... ………………………................... ………………………................... ..............................(Alinea Pembuka dan Alinea Isi).......................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... pada hari, tanggal : .............................. waktu : pukul..................... tempat : ............................... acara : ............................... ..........................................(Alinea Penutup)...................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan:

1. ………………..
2. .......................
3. ....................... Jalan H.R.Rasuna Said Kav.X-6 No.8, Telepon/Faksimili : 021-5213560 Jakarta Selatan Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat Lambang negar garuda emas da nama jabatan yang telah dicetak Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar lampiran Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar Alamat instansi

CONTOH 10b FORMAT SURAT UNDANGAN DITANDA TANGANI OLEH PEJABAT SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. Nomor : .................. Tgl, Bln, Thn Sifat : .................. Lampiran : .................. Hal : .................. Yth. ........................................... ………………………................... ………………………................... ..............................(Alinea Pembuka dan Alinea Isi) ......................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... pada hari, tanggal : .............................. waktu : pukul..................... tempat : ............................... acara : ............................... ..........................................(Alinea Penutup)...................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap NIP ........................ Tembusan:

1. ………………..
2. .......................
3. ....................... Tanggal pembuatan surat Logo dan nam lembaga yang tela dicetak Alamat tujuan yang ditulis di Bagian kiri, jika jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar lampiran Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar

CONTOH 10c FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN Lampiran Surat Nomor : ..................... Tanggal : ..................... DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. ..................................................................................
2. ..................................................................................
3. ..................................................................................
4. ..................................................................................
5. ..................................................................................
6. ..................................................................................
7. ..................................................................................
8. ..................................................................................
9. ..................................................................................
10. .................................................................................. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap NIP............... Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar

CONTOH 10d FORMAT KARTU UNDANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara ............................................................................................. ................................................................................... ...................................................................... hari................/ (tanggal)...................., pukul............WIB bertempat di.............................. Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa Konfirmasi ................................ Pakaian : Laki-laki : ................ Perempuan : ................. TNI/Polri : ................

CONTOH 10e FORMAT KARTU UNDANGAN SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SEKRETARIS JENDERAL mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara ............................................................. hari, tanggal : .......................................... pukul : .......................................... tempat : ..........................................

• Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa * Konfirmasi ............................. Pakaian : Laki-laki : ..................... Perempuan : .....................

C. Naskah Dinas Khusus

1. Surat Perjanjian a. Pengertian Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. b. Jenis Perjanjian Jenis perjanjian terdiri dari perjanjian dalam negeri dan perjanjian luar negeri.

1. Perjanjian Dalam Negeri Kerja sama antarlembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau perjanjian kerja sama. a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian yang dilakukan antar instansi pemerintah di dalam negeri, baik di pusat maupun di daerah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi wewenang, dan tanggung jawabnya. b) Susunan (1) Kepala Bagian kepala terdiri atas: (a) lambang negara garuda emas untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diletakkan secara simetris, atau logo pengayoman untuk pejabat selain menteri yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama instansi; (b) nama instansi; (c) judul perjanjian; dan (d) nomor. (2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat perjanjian kerja sama memuat materi perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal.

(3) Kaki Bagian kaki surat perjanjian kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dianggap perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Perjanjian Internasional Proses pembuatan perjanjian internasional telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Format Perjanjian Dalam Negeri dapat dilihat pada contoh 11a dan 11b, dan 11c

CONTOH 11a FORMAT SURAT PERJANJIAN ANTAR INSTANSI DALAM NEGERI YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT NEGARA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA .......................................................... DAN ............................................... TENTANG ................................................................... NOMOR ........................... NOMOR ........................... Pada hari ini, ……….., tanggal ……, bulan ….., tahun ….., bertempat di …............, yang bertanda tangan di bawah ini 1 ............................. : ....................., selanjutnya disebut sebagai Pihak I 2 .............................. : ....................., selanjutnya disebut sebagai Pihak II bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang.................................., yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

pasal.id

............................................ a. .................................................................................................................................. b. ................................................................................................................................. c. .................................................................................................................................. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua ) rangkap asli, masing-masing sama bunyi dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap kedua belah pihak. Pihak Kedua, Pihak Pertama, Nama Jabatan Nama Lengkap NIP …………….

CONTOH 11d FORMAT KESEPAKATAN AWAL/LETTER OF INTENT LETTER OF INTENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE/CITY OF ……………………………. OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ………………………………….. CONCERNING PROVINCE CITY The Government of the Province City of ……………………………the Republic of INDONESIA and the …………………………hereinafter referred to as “the Parties”; Desiring to promote goodwill and understanding as well as favourable cooperation between the people of the two cities/provincies; Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefits; Do hereby declare our intention to establish Sister City/Province Cooperation as a basis for cooperation, in accordance with our prevailing laws and regulations, in the following fields: a. Exchange of experts on order to improve the management of the cities/provincies; b. Trade and promotion; c. Administration and information; d. Culture and arts; e. Youth and sport. The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate measures in due course. DONE in duplicate at ………………,on this …………….., day of …………………, in the year ………………………………, in Indonesian, ……………..and English languages, all text being equally authentic. For the Government of the Province/City of For …………………………… ………………of the Republic of INDONESIA ………………………………. ………………………………...

CONTOH 11e FORMAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE …………………………………………………….. REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ………………………………………. CONCERNING SISTER PROVINCE (CITY) COOPERATION The ……………….., Republic of INDONESIA and the ……...…………………, hereinafter referred to as the Parties; Desiring to promote favourable relations of partnership and cooperation between the people of the two provinces and; Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits; Referring to the Letter of Intent between ……………………….., the Republic of INDONESIA and ……………………. concerning Sister Province (City) Cooperation, signed in ………………….on………………….. Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries; Have agreed as follows: Article 1 Objective and Scope of Cooperation ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….: a. …………………. b. ………………… c. …………………. d. ………………… e. ………………… Other areas agreed upon by the Parties. Article 2 Funding ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. Article 3 Technical Arrangement ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………........................................

Article 4 Working Group a. ………………………………………………………………………… b. ………………………………………………………………………… c. ………………………………………………………………………… Article 5 Settlement of Disputes ………………………………………………………………………………….......................... ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………… Article 6 Amendment …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………… Article 7 Entry Into Force, Duration and Termination a. ………………………………………………………………………………………… b. .………………………………………………………………………………………… in witness whereof, the undersigned being duly authorized thereof by their respective Government, have signed this Memorandum of Understanding. done in duplicated in ………………………… on this ……………………………day of …………………………………… In the year of …………… and one in INDONESIA, ……………………………. and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail. FOR……………………………….. REPUBLIC OF INDONESIA …………………………………

CONTOH 11f FORMAT MAP LAMBANG NEGARA/ LOGO

2. Surat Kuasa a. Pengertian Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. b. Susunan 1) Kepala Bagian kepala Surat Kuasa terdiri atas: a) kop Naskah Dinas yang berisi logo dan nama instansi, yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; b) judul Surat Kuasa ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan c) nomor Surat Kuasa ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris di bawah judul.

2. Batang tubuh Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang dikuasakan.
3. Kaki Bagian kaki Surat Kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Format Surat Kuasa sebagaimana tercantum pada contoh 12a, 12b, 12c

CONTOH 12a FORMAT SURAT KUASA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. SURAT KUASA NOMOR .................……….... Yang bertanda tangan di bawah ini, nama : …………………………………… NIP : …………………………………… jabatan : …………………………………… alamat : ……………………………………. memberi kuasa kepada nama : …………………………………… NIP : …………………………………… jabatan : …………………………………… alamat : …………………………………… untuk ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….................… Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ……………………….. Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, (Tanda Tangan) (Materai dan Tanda Tangan) Nama Lengkap Nama Lengkap NIP NIP Penomoran yang berurutan dalam Satu tahun takwim Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Memuat identitas yang memberikan kuasa Memuat pernyataan tentang pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal penanda tanganan Memuat identitas yang menerima kuasa

CONTOH 12b FORMAT SURAT KUASA UNTUK PENANDATANGANAN MOU MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT KUASA NOMOR ………...... Yang bertanda tangan di bawah ini, .......(nama pejabat)....., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA, memberi kuasa penuh kepada Nama Pejabat Jabatan (Menteri/Gubernur/Walikota/dsb.) untuk menandatangani atas nama pemerintah Republik INDONESIA, Nota Kesepahaman antara Pemerintah (Provinsi/Kota/dsb.)…...........… Republik INDONESIA dan Pemerintah ……asing/negara sahabat…….. mengenai kerja sama….......................(bidang) …............ Sebagai bukti, surat kuasa ini saya tandatangani dan saya bubuhi materai di Jakarta pada tanggal ........ bulan....... tahun dua ribu ……. (Tanda Tangan) Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Cap

CONTOH 12c FORMAT SURAT KUASA UNTUK PENANDATANGANAN MOU (DALAM BAHASA INGGRIS) MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF REPUBLIC OF INDONESIA FULL POWERS The undersigned, .......(nama pejabat)....., Minister of Law and Human Rights of the Republic of INDONESIA, fully authorizes Name of Official Jabatan (Minister/Governor/Mayor) to sign on behalf of the Government of the Republic of INDONESIA, the Memorandum of Understanding between the Government of………… Republic of INDONESIA and the Government ……asing/Negara sahabat…….. concerning ……….(bidang)….. cooperation. IN WITNESS WHEREOF, I have signed and sealed this Full Powers in Jakarta on this……day of…... in the year two thousand….……. Signature (Tanpa Cap) Name of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of INDONESIA

3. Berita Acara a. Pengertian Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Berita acara dapat dengan lampiran. b. Susunan 1) Kepala Bagian kepala Berita Acara terdiri atas: a) kop Berita Acara, terdiri dari lambang negara garuda emas/logo pengayoman dan nama lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; b) judul Berita Acara ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan c) nomor Berita Acara ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris di bawah judul.

2. Batang tubuh Bagian batang tubuh Berita Acara terdiri atas: a) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang membuat Berita Acara; dan b) substansi Berita Acara; c) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan d) penutup yang menerangkan bahwa Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
3. Kaki Bagian kaki Berita Acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para pihak dan para saksi.
4. Lampiran berita acara Lampiran Berita Acara adalah dokumen tambahan yang berisi antara lain laporan, notulensi, memori, daftar seperti daftar aset/arsip yang terkait dengan materi muatan suatu Berita Acara. Format Berita Acara sebagaimana tercantum pada contoh 13a, 13b

CONTOH 13a FORMAT BERITA ACARA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. BERITA ACARA NOMOR ................................ Pada hari ini, ……, tanggal ……, bulan ….., tahun ….., kami masing-masing:

1. ..……(nama pejabat), …(NIP dan jabatan), selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan
2. ……..(pihak lain)………………………………, selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan
3. ………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………
4. dan seterusnya. Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ……………… Dibuat di ……………...... PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) Nama Lengkap Nama Lengkap Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan, (Tanda tangan) Nama Lengkap Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nam lembaga yang tela dicetak Memuat identitas para pihak yang melaksanakan kegiatan Memuat kegiatan yang dilaksanakan Kota sesuai dengan alamat instansi Tanda tangan para pihak dan para saksi

CONTOH 13b FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN Nomor : ................................. Pada hari ini .......... tanggal ....bulan.......tahun...... Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

1. Nama : ............................... selaku ....................................................
2. Nama : .................................selaku ....................................................
3. Nama : .............................. selaku .................................................... Berdasarkan Surat Perintah..........................................................Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : ............................... Tanggal .............................. telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .................................................... NIP. : .................................................... Pangkat/Gol. : .................................................... tmt .................................................... Jabatan : .................................................... tmt .................................................... Diperiksa karena diduga telah melakukan perbuatan.................................yang melanggar ketentuan ................................ .................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini. Yang Diperiksa Nama Lengkap NIP…………………. Berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, Mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..........................pada hari dan tanggal tersebut diatas. TIM PEMERIKSA

1. KETUA TIM, Nama Lengkap NIP………………….

2. ANGGOTA TIM, Nama Lengkap NIP………………….

3. ANGGOTA TIM, Nama Lengkap NIP…………………. Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Memuat identitas para pihak yang melaksanakan kegiatan Tandatangan tim pemeriksa Tanda tangan yang diperiksa

4. Surat Keterangan a. Pengertian Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi informasi hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. c. Susunan 1) Kepala Bagian kepala Surat Keterangan terdiri atas: a) kop surat keterangan, yang berisi logo dan nama instansi diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; b) judul surat keterangan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan c) nomor surat keterangan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris di bawah judul.

2. Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan.
3. Kaki Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah. Format Surat Keterangan sebagaimana tercantum pada contoh 14.

CONTOH 14 FORMAT SURAT KETERANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. SURAT KETERANGAN NOMOR ....................... Yang bertanda tangan di bawah ini, nama : ...................................................................... NIP : ...................................................................... Jabatan : ...................................................................... dengan ini menerangkan bahwa nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... pangkat/golongan : ....................................................................... jabatan : ....................................................................... dan seterusnya .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ......................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ......................................................................................................................... .................................................................................................................................. Jakarta, ……………………………. Pejabat Pembuat Keterangan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP.................................... Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Memuat identitas yang memberikan keterangan Memuat informasi mengenai suatu hal atau seseorang untuk kepentingan Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal penanda tanganan Memuat identitas yang diberi keterangan

5. Surat Pengantar a. Pengertian Surat Pengantar adalah Naskah Dinas yang digunakan untuk mengantar/menyampaikan barang atau naskah sebagai pengganti buku ekspedisi. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. c. Susunan 1) Kepala Bagian kepala Surat Pengantar terdiri atas: a) kop naskah dinas yang memuat logo dan nama instansi, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; b) nomor; c) tanggal; d) nama jabatan/alamat yang dituju; dan e) tulisan surat pengantar dengan huruf kapital yang diletakkan secara simetris.

2. Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Pengantar dalam bentuk kolom terdiri atas: a) nomor urut; b) jenis yang dikirim; c) banyaknya naskah/barang; dan d) keterangan.
3. Kaki Bagian kaki Surat Pengantar terdiri atas: a) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi: (1) nama jabatan pembuat pengantar; (2) tanda tangan; (3) nama dan NIP; dan (4) stempel jabatan/instansi. b) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi: (1) nama jabatan penerima; (2) tanda tangan;

(3) nama dan NIP; (4) cap instansi instansi; (5) nomor telepon/faksimili; dan (6) tanggal penerimaan. d. Hal yang perlu diperhatikan Surat Pengantar dikirim dalam dua rangkap:

1. lembar pertama untuk penerima; dan 2) lembar kedua untuk pengirim. e. Penomoran Penomoran Surat Pengantar diserahkan kepada masing-masing satuan kerja dengan format yaitu: Contoh: Kode unit Garis miring Tahun Garis miring Nomor urut SEK.6 / 2016 / 001 Format surat pengantar sebagaimana tercantum pada Contoh 15.

CONTOH 15 FORMAT SURAT PENGANTAR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. Tgl.,Bln.,Thn Yth. .......................... ………………………. ………………………. SURAT PENGANTAR NOMOR .................... No Naskah Dinas yang Dikirimkan Banyaknya Keterangan Diterima tanggal…………….. Penerima Pengirim Nama jabatan, Nama jabatan, Tanda tangan Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap Nama Lengkap NIP................... NIP………………. No. Telepon ............... Tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat Logo dan nam lembaga yang tela dicetak Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dalam huruf awal kapital

6. Pengumuman a. Pengertian Pengumuman adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai dalam instansi atau perseorangan dan golongan di dalam atau di luar instansi. b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang mengumumkan atau pejabat lain yang ditunjuk. c. Susunan 1) Kepala Bagian kepala Pengumuman terdiri atas: a) kop naskah dinas yang memuat logo dan nama instansi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; b) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo instansi, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris dan nomor pengumuman dicantumkan di bawahnya; c) kata tentang, yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan d) rumusan judul pengumuman, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris di bawah tentang.

2. Batang Tubuh Batang tubuh Pengumuman hendaknya memuat: a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman; b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; c) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.
3. Kaki Bagian kaki Pengumuman terdiri atas: a) tempat dan tanggal penetapan;

b) nama jabatan pejabat yang MENETAPKAN, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat yang MENETAPKAN; d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan e) cap dinas. d. Hal yang perlu diperhatikan 1) pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan kepada kelompok/golongan tertentu; dan 2) pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak memuat cara pelaksanaan teknis suatu peraturan. Format pengumuman sebagaimana tercantum pada contoh 16.

CONTOH 16 FORMAT PENGUMUMAN Logo dan nam lembaga yang tela dicetak KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. PENGUMUMAN NOMOR ….................................... TENTANG ……………..………………………………… ............................................................................................................. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ............................................................................................................. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ............................................................................................................. ..................................................................... Dikeluarkan di …....................... pada tanggal …………………….. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP……………… Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Judul Pengumuman yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan, peraturan yang menjadi dasar, dan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal penandata

D. Laporan

1. Pengertian Laporan adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.
2. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan Laporan ditandatangani oleh pejabat yang diserahi tugas.
3. Susunan a) Kepala Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara simetris. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Laporan terdiri atas:

1. pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika Laporan;
2. materi Laporan, yang terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan;
3. simpulan dan saran, sebagai bahan pertimbangan; dan 4) penutup, yang merupakan akhir laporan. c) Kaki Bagian kaki Laporan terdiri atas:
4. tempat dan tanggal pembuatan Laporan;
5. nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
6. tanda tangan; dan 4) nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. Format Laporan sebagaimana tercantum pada contoh 17.

CONTOH 17 FORMAT LAPORAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. LAPORAN TENTANG ………………………………................... A. Pendahuluan

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Dasar B. Kegiatan yang Dilaksanakan .…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… C. Hasil yang Dicapai ….…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… D. Simpulan dan Saran ….…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… E. Penutup ….…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Dibuat di ………………… pada tanggal ………………… Nama Jabatan Pembuat Laporan (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP............................. Logo dan nam lembaga yang telah dicetak Judul Laporan yang ditulis dengan huruf kapital Memuat Laporan tentang pelaksanaan tugas kedinasan Kota sesuai dengan alamat instansi, tanggal penandatanganan, nama jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap tanpa mencantumkan gelar

E. Telaahan Staf

1. Pengertian Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan.
2. Susunan a) Kepala Bagian kepala Telaahan Staf terdiri atas:

1. judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas; dan 2) uraian singkat tentang permasalahan. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Telaahan Staf terdiri atas:

2. persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan;

3. praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang;

4. fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan;

5. analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan;

6. simpulan, yang memuat intisari hasil diskusi, yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan 6) tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. c) Kaki Bagian kaki Telaahan Staf terdiri atas:

7. nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

8. tanda tangan;

9. nama lengkap; dan 4) daftar lampiran. Format Telaahan Staf sebagaimana tercantum pada contoh 18.

CONTOH 18 FORMAT TELAAHAN STAF TELAAHAN STAFF TENTANG ……………………………………………………… A. Persoalan Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan. B. Praanggapan Praanggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa mendatang. C. Fakta yang Mempengaruhi Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan. D. Analisis Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan. E. Simpulan Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi. F. Saran Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf, (Tanda Tangan) Nama Lengkap NIP...............................

F. Surat Peringatan

1. Pengertian Surat Peringatan adalah surat yang berisikan teguran karena melakukan kesalahan atau pelanggaran. Surat peringatan berisikan alasan-alasan yang jelas dan logis serta fakta/data otentik yang melatarbelakangi dikeluarkannya surat peringatan.
2. Wewenang Penandatanganan Surat peringatan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
3. Susunan a. Kepala Bagian kepala Surat Peringatan terdiri atas:

1. kop naskah dinas yang berisi lambang negara garuda emas dan nama jabatan untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau logo pengayoman dan nama instansi untuk selain Menteri ditulis secara simetris;

2. nomor, lampiran dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop naskah dinas;

3. tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;

4. kata Yth., yang ditulis dibawah Hal, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; dan 5) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth. b. Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Peringatan terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup c. Kaki Bagian kaki Surat Peringatan terdiri atas:

5. nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma;

6. tanda tangan pejabat;

7. nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

8. stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan;

9. tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada); dan

10. daftar lampiran

4. Distribusi Surat Peringatan disampaikan kepada penerima yang berhak. Format Surat Peringatan sebagaimana tercantum pada contoh 19a dan 19b .

CONTOH 19a FORMAT SURAT PERINGATAN DITANDA TANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : .................. Tgl, Bln, Thn Sifat : .................. Lampiran : .................. Hal : .................. Yth. ........................................... ………………………................... ………………………................... SURAT PERINGATAN Mengingat.......................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Dengan ini.......................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Demikian............................................................................................ ........................................................................................................................... Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan:

1. ………………..
2. .......................
3. ....................... Jalan H.R.Rasuna Said Kav.X-6 No.8, Telepon/Faksimili : 021-5213560 Jakarta Selatan Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri, dan jika jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar Alamat instansi

CONTOH 19b FORMAT SURAT PERINGATAN DITANDA TANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. Nomor : .................. Tgl, Bln, Thn Sifat : .................. Lampiran : .................. Hal : .................. Yth. ........................................... ………………………................... ………………………................... SURAT PERINGATAN Mengingat......................................... ................................................ .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Dengan ini......................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Demikian........................................................................................... .......................................................................................................................... Sekretaris Jenderal, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap NIP.......................................... Tembusan:

1. ………………..
2. .......................
3. ....................... tanggal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri, dan jika jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar lampiran Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar Logo dan nam lembaga yang tela dicetak

G. Sertifikat

1. Pengertian Sertifikat adalah surat penghargaan atau surat keterangan tertulis yang tercetak dan dikeluarkan oleh instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah mengikuti suatu kegiatan.
2. Wewenang Penandatanganan Sertifikat ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
3. Susunan a) Kepala Bagian kepala Sertifikat terdiri atas:

1. kop naskah dinas yang berisi lambang negara garuda emas dan nama jabatan untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau logo pengayoman dan nama instansi untuk selain Menteri ditulis secara simetris;
2. judul sertifikat ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan 3) nomor sertifikat ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah judul. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh sertifikat terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup. c) Kaki Bagian kaki Sertifikat terdiri atas:
3. tempat dan tanggal penandatanganan;
4. nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma;
5. tanda tangan pejabat;
6. nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; dan 5) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

4. Distribusi Sertifikat disampaikan kepada penerima yang berhak. Format Sertifikat sebagaimana tercantum pada contoh 20a dan 20b.

CONTOH 20a FORMAT SERTIFIKAT (DITANDATANGANI OLEH MENTERI) MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT NOMOR : ……………………… .....……….............………………………………………………………...berdasarkan ………………tentang………………………………………………………………………… menyatakan bahwa : nama : ..................................................................................... tempat/tanggal lahir : ..................................................................................... NIP : ..................................................................................... pangkat/Golongan : ..................................................................................... jabatan : ...................................................................................... instansi : ..................................................................................... telah mengikuti..............................(Nama jenis pendidikan dan pelatihan).............. yang diselenggarakan oleh .......................dari tanggal .................sampai dengan ...............................di ............................. Jakarta,.................................................. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA, Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap nomor sertifikat ditulis dengan huruf kapital di bawah judul Sertifikat Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar tempat dan tanggal penandatanganan

CONTOH 20b FORMAT SERTIFIKAT DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT NOMOR : ……………………………………. .....……….............…………………………………………………………......berdasarkan ………………tentang………………..……………………………………………………… menyatakan bahwa : nama : ...................................................................................... tempat/tanggal lahir : ...................................................................................... NIP : ...................................................................................... pangkat/Golongan : ...................................................................................... jabatan : ...................................................................................... instansi : ..................................................................................... telah mengikuti..............................(Nama jenis pendidikan dan pelatihan.............. yang diselenggarakan oleh ........................dari tanggal ................sampai dengan ......................di .................. Jakarta,.................................... Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap NIP.......................... nomor sertifikat ditulis dengan huruf kapital di bawah judul Sertifikat Logo dan nam lembaga yang tela dicetak Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar tempat dan tanggal penandatanganan

H. Notula

1. Pengertian Notula adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan (rapat) serta hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat. Notula merupakan dokumentasi penting yang dicatat oleh notulis.
2. Wewenang Penandatanganan Notula ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
3. Susunan a) Kepala b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh notula terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup c) Kaki Bagian kaki notula terdiri atas:

1. nama lengkap dan tanda tangan pejabat pemimpin rapat; dan 2) nama lengkap dan tanda tangan notulis.

4. Distribusi Notula disampaikan kepada pejabat yang memimpin rapat. Format Notula sebagaimana tercantum pada contoh 21.

CONTOH 21 FORMAT NOTULA NOTULA Hari : ……………………………………………………………… Tanggal : ……………………………………………………………… Pukul : ……………………………………………………………… Tempat : ……………………………………………………………… Peserta Rapat a. Hadir : 1. …………………………………………………………… 2. ..…………………………………………………………. 3. .dst.. b. Berhalangan hadir : 1. …………………………………………………………… 2. . …………………………………………………………. 3. .dst.. Acara : ……………………………………………………………… Jalannya Rapat : (Pengarahan umum pimpinan rapat)……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Jalannya rapat/pertemuan (laporan peserta, tanggapan, masukan dan lain-lain).… ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….. Disahkan Oleh, Nama Notulis Nama Jabatan Pimpinan Rapat, Tanda tangan Tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap NIP……………. NIP……………

I. Formulir Formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk mencatat berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran tercetak dengan judul tertentu berisi keterangan yang diperlukan. J. Naskah Dinas Elektronik Naskah Dinas Elektronik adalah naskah dinas berupa komunikasi informasi yang dilakukan secara elektronis atau yang terekam dalam multimedia elektronis. Ketentuan lebih lanjut tentang tata naskah dinas elektronik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

Tata Naskah Dinas sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pasal.id

PEMBIAYAAN ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Judul perjanjian (nama naskah dinas, para pihak, objek perjanjian) Memuat identitas pihak yang mengadakan dan menandatangani perjanjian Memuat materi perjanjian, yang ditulis dalam bentuk pasal- pasal Lambang negara garuda emas yang telah dicetak

pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

pasal.id

LAIN-LAIN (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak. (2) Yang termasuk force majeure adalah: a. bencana alam; b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

pasal.id

PENUTUP ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Pihak I, Pihak II, Nama Institusi Nama Institusi Nama Jabatan, Nama Jabatan, (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) Nama Nama

CONTOH 11c Format Surat Perjanjian Kontrak + Pakta Integritas Penomoran berurutan dalam satu tahun takwim Memuat identitas pihak yang mengadakan dan menandatangani perjanjian Memuat materi perjanjian Logo dan nam lembaga yang telah dicetak KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

(UNIT KERJA) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. SURAT PERJANJIAN NOMOR : ........................... Pada hari ini .............. tanggal ....,bulan ...., tahun ........, kami yang bertanda tangan dibawah ini : .......................... .......................................(Selanjutnya disebut pihak pertama) .......................... .................................................................................................. .................................................................................................. .........................................(Selanjutnya disebut pihak kedua) Kedua belah Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas, setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian tentang Pengadaan ............ Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran ............ dengan ketentuan sebagai berikut.