Pasal 5

(1) Standar operasional prosedur ditetapkan oleh pimpinan unit eselon I masing-masing. (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap standar operasional prosedur, pimpinan unit eselon I harus menyampaikan revisi tersebut kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.