Pasal 17

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang dinilai dalam pemberian Angka Kreditnya, terdiri dari: a. Unsur utama; dan b. Unsur penunjang. (2) Unsur utama, terdiri dari: a. Pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. Diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. Diklat Prajabatan. b. Penyuluhan Hukum, meliputi:
4. penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. pengembangan kualitas Penyuluhan Hukum. c. Pengembangan profesi, meliputi:
6. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum;
7. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Penyuluhan Hukum; dan
8. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Penyuluhan Hukum. (3) Penunjang tugas Penyuluh Hukum, meliputi: a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum; b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Penyuluhan Hukum; c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai; e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya. (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Penyuluh Hukum. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Rincian kegiatan Penyuluh Hukum dan Angka Kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 3 Tahun 2014.