Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENKUM Berlaku

Permenkum No. 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan - JDIH BPK

PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang sebagai perwujudan negara hukum; b. bahwa untuk memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat di desa dan kelurahan, perlu menyediakan wadah layanan hukum yang dapat diakses dengan mudah dan cepat; c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pengaturan mengenai Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

  1. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
  2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
  3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
  4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
  5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 901);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum adalah wadah yang berkedudukan di desa atau kelurahan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat setempat. 2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. 3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. 5. Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat PBH adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang mengenai Bantuan Hukum.
6. Paralegal adalah setiap orang yang tergabung dalam PBH dan mendapat penugasan dalam penyelenggaraan Posbankum.
7. Juru Damai adalah Kepala Desa atau Lurah yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Juru Damai.

  1. Komunitas Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah kelompok orang yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum.
  2. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Penyuluh Hukum adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang jabatan fungsional penyuluh hukum.
  3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
  4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.
  5. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit utama pada Kementerian Hukum yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional.

Pasal 2 Posbankum dibentuk dengan tujuan untuk: a. menjamin dan memperluas akses keadilan yang merata bagi masyarakat di desa dan kelurahan; dan b. mewujudkan budaya hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa dan kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN POSBANKUM

Pasal 3 (1) Posbankum Desa dibentuk oleh kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa. (2) Posbankum Kelurahan dibentuk oleh bupati/wali kota melalui Keputusan Bupati/Wali Kota. (3) Pembentukan Posbankum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan pada camat atau nama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pembentukan Posbankum Desa dan Posbankum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat serta Kantor Wilayah.

Pasal 4 Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat: a. kedudukan Posbankum; dan b. penugasan Paralegal.

Pasal 5 (1) Kantor Wilayah memberikan pendampingan dalam pembentukan Posbankum. (2) Pendampingan pembentukan Posbankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. memfasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan PBH setempat;

b. memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pembentukan Posbankum; dan/atau c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan pembentukan Posbankum.

Pasal 6 (1) Kepala Desa dan camat atau nama lainnya menyampaikan keputusan pembentukan Posbankum kepada: a. Kepala BPHN; b. gubernur; dan c. bupati/wali kota. (2) Bupati/wali kota menyampaikan keputusan pembentukan Posbankum kepada: a. Kepala BPHN; dan b. gubernur. (3) Penyampaian keputusan kepada Kepala BPHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a melalui sistem informasi.

Pasal 7 Kepala BPHN mencatat dan menerbitkan surat tanda register Posbankum.

 BAB III

PENYELENGGARAAN POSBANKUM

Pasal 8 Posbankum menyelenggarakan layanan hukum, meliputi: a. konsultasi dan informasi hukum; b. bantuan hukum dan advokasi; c. perdamaian di luar pengadilan/mediasi; dan d. rujukan.

Pasal 9 (1) Layanan konsultasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi: a. konsultasi hukum; b. penyuluhan hukum; dan c. pemberdayaan masyarakat. (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Paralegal. (3) Pelaksanaan pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan: a. Kadarkum; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh adat; e. instansi terkait; f. dosen; dan/atau
g. mahasiswa fakultas hukum. (4) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan secara mandiri atau bekerja sama dengan Penyuluh Hukum dari Kantor Wilayah atau instansi lainnya.

Pasal 10 (1) Layanan bantuan hukum dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi: a. advokasi kebijakan; b. investigasi perkara; c. negosiasi;
d. pendampingan di luar pengadilan; dan e. drafting dokumen hukum. (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Paralegal. (3) Dalam hal diperlukan, pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan PBH.

Pasal 11 (1) Layanan perdamaian di luar pengadilan/mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan oleh Paralegal dan Juru Damai dengan mengikutsertakan: a. tokoh agama;
b. tokoh masyarakat;
c. tokoh adat; dan/atau d. instansi terkait. (2) Dalam hal tidak terdapat Juru Damai, layanan perdamaian di luar pengadilan/mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Desa atau lurah setempat untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa atau Kelurahan. (3) Layanan perdamaian di luar pengadilan/mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada: a. netralitas dan keadilan; b. kerahasiaan proses; c. kesukarelaan para pihak; dan d. musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12 (1) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan apabila Posbankum: a. tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum; atau
b. tidak memiliki kewenangan untuk memberikan layanan hukum secara langsung. (2) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada: a. PBH, untuk perkara yang memerlukan pendampingan litigasi; atau b. advokat atau organisasi advokat, untuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. (3) Pemberian layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan PBH, advokat, dan/atau organisasi advokat yang akan dituju sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bantuan Hukum. (4) Informasi tujuan layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penerima rujukan.

Pasal 13 Tata cara penyelenggaraan Posbankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPHN.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI POSBANKUM

Pasal 14 (1) Paralegal melaporkan pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 melalui sistem informasi. (2) Laporan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak layanan diberikan. (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paralegal menyusun laporan akhir penyelenggaraan kegiatan pada setiap akhir tahun. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada: a. Kantor Wilayah; b. pemerintah daerah provinsi; dan
c. pemerintah daerah kabupaten/kota. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. jenis, jumlah, dan hasil pemberian layanan; b. jumlah penerima layanan; dan c. hambatan dalam pelaksanaan layanan.

Pasal 15 (1) Kantor Wilayah melakukan analisis terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPHN paling lambat bulan Januari setelah tahun pelaporan. (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk: a. bahan evaluasi dan pembinaan Posbankum; b. pemetaan capaian layanan hukum Posbankum; dan c. dasar pemberian rekomendasi peningkatan kapasitas dan pemberian penghargaan.

Pasal 16 (1) Kepala BPHN melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Posbankum. (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur: a. efektivitas layanan hukum; b. aksesibilitas layanan bagi masyarakat;dan c. tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan. (4) Hasil atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PEMBINAAN PENYELENGGARAAN POSBANKUM

Pasal 17 (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Posbankum dilakukan untuk menjamin: a. kesesuaian penyelenggaraan Posbankum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat; c. akuntabilitas pelaksanaan kegiatan; dan d. keberlanjutan penyelenggaraan Posbankum. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Kepala BPHN; dan b. Kepala Kantor Wilayah. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPHN.

Pasal 18 (1) Kepala BPHN melaksanakan pembinaan Posbankum secara nasional. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebijakan nasional penyelenggaraan Posbankum; b. penyusunan dan penetapan pedoman teknis serta standar mutu layanan hukum; c. penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi Paralegal dan Juru Damai; dan d. pemberian penghargaan kepada Posbankum yang berprestasi.

Pasal 19 (1) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan pembinaan terhadap Posbankum di wilayah provinsinya yang meliputi: a. supervisi; dan b. fasilitasi. (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara rutin oleh Penyuluh Hukum melalui pemantauan dan pendampingan pelaksanaan layanan hukum. (3) Kepala Kantor Wilayah melaporkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPHN.

Pasal 20 Tata cara pembinaan Posbankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPHN.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 21 (1) Pemerintah Desa atau pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Posbankum dengan PBH. (2) Kerja sama dengan PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. pelatihan Paralegal; dan
b. pemberian layanan Posbankum. (3) Selain kerja sama dengan PBH, pemerintah Desa atau pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Posbankum dengan pihak lainnya. (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN PENYELENGGARAAN POSBANKUM

Pasal 22 Pendanaan penyelenggaraan Posbankum bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23 (1) Pemerintah Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat dapat memprakarsai penetapan Posbankum yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. (2) Penetapan Posbankum sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Posbankum yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diakui keberadaannya; dan b. Posbankum yang telah terbentuk wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2026

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

Œ

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж