Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENKOP Berlaku

Permenkop No. 3 Tahun 2026 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koperasi - JDIH BPK

1 INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi dan pembangunan nasional, diperlukan pedoman penerapan manajemen risiko;

b. bahwa penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diterapkan secara terintegrasi pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koperasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4890); 4. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

  1. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu peristiwa yang akan berdampak negatif/mengancam pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi.
2. Manajemen Risiko adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang harus dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi, dalam rangka mengelola dan memitigasi kemungkinan terjadinya Risiko.
3. Proses Manajemen Risiko adalah tahapan prosedur yang meliputi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan.
4. Unit Pengelola Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. 6. Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. 7. APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian. 8. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Kementerian. 9. Profil Risiko adalah dokumen terkait Proses Manajemen Risiko yang menunjukan potensi Risiko yang teridentifikasi untuk ditangani dalam kurun waktu tertentu. 10. Register Risiko adalah suatu daftar Risiko, yang diidentifikasi oleh manajemen yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. 11. Daftar Risiko Prioritas adalah daftar Risiko yang telah diidentifikasi, dianalisis, dan ditetapkan berdasarkan urutan prioritas Risiko yang terdiri atas Risiko strategis dan Risiko operasional pada tingkat Kementerian, unit organisasi eselon 1, dan unit organisasi eselon 2. 12. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana penanganan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

  1. Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
  2. Selera Risiko adalah ambang batas besaran Level Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
  3. Kemungkinan Risiko adalah frekuensi kemungkinan terjadinya suatu Risiko yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan statistik, frekuensi kejadian per satuan waktu, atau dengan pendapat ahli.
  4. Dampak Risiko adalah akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi dan dalam hal dampak langsung lebih dari satu, dampak Risiko diupayakan untuk diurutkan berdasarkan urutan signifikansi atau dominasi sebagai dampak Risiko.
  5. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Kementerian yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2
Manajemen Risiko memiliki tujuan untuk: a. mengelola dan memitigasi Risiko yang ada dalam proses bisnis dan fungsi dalam organisasi; b. memberikan perlindungan bagi organisasi dari ancaman Risiko yang menghambat proses pencapaian tujuan dan sasaran kinerja; c. mendorong seluruh unit organisasi untuk bertindak proaktif dan antisipatif;
d. meningkatkan kemampuan Pegawai dalam menghadapi Risiko organisasi, sebagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian kinerja; dan e. mendorong kepedulian Pegawai mengenai pentingnya budaya sadar Risiko.

Pasal 3 Manajemen Risiko dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. terintegrasi; b. terstruktur dan komprehensif; c. selaras dengan keadaan organisasi; d. inklusif; e. dinamis dan tanggap terhadap perubahan; f. berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
g. memperhatikan faktor manusia dan budaya; dan h. perbaikan berkelanjutan.

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

BAB III PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4 (1) Setiap pimpinan dan Pegawai di lingkungan Kementerian wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan organisasi dan sasaran kinerja organisasi. (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian. (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. pembangunan budaya sadar Risiko;
b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Bagian Kedua Pembangunan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5 (1) Pembangunan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan nilai Kementerian untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. komitmen pimpinan; b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko baik bersifat top-down maupun bottom-up; c. penghargaan terhadap organisasi dan/atau Pegawai yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi Kementerian.

Bagian Ketiga Pembentukan Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6 Pembentukan struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. Komite Manajemen Risiko; b. UPR; dan c. APIP.

Pasal 7 (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. Menteri selaku Pengarah; b. Wakil Menteri selaku Penanggung jawab; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan selaku Ketua merangkap Anggota;

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan kinerja dan/atau manajemen kinerja selaku Sekretaris Komite; dan e. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian selaku Anggota. (2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menetapkan dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan penerapan Manajemen Risiko;
b. menetapkan Selera Risiko dan kriteria Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan penerapan Manajemen Risiko; dan
d. memastikan bahwa Proses Manajemen Risiko berjalan efektif di lingkungan Kementerian. (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli. (4) Pembentukan komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8 (1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas: a. UPR tingkat I; dan b. UPR tingkat II. (2) UPR tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tingkatan struktur sebagai berikut: a. pemilik Risiko, yaitu pimpinan unit organisasi Eselon I; dan b. pengelola Risiko, yaitu pimpinan unit organisasi Eselon II di lingkungan Kementerian.
(3) UPR tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tingkatan struktur sebagai berikut: a. pemilik Risiko, merupakan pimpinan unit organisasi Eselon II dan pimpinan BLU; dan b. pengelola Risiko, merupakan pejabat Eselon III atau yang setara dengan jabatan Eselon III di lingkungan Kementerian. (4) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab:
a. memastikan Proses Manajemen Risiko dalam unit organisasinya telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
b. melakukan identifikasi Risiko pada sasaran yang ditetapkan;
c. melakukan analisis Risiko;
d. menyusun RTP Risiko;
e. melakukan pemantauan dan reviu pengendalian Risiko; dan
f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian Risiko secara berjenjang kepada komite Manajemen Risiko.

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

(5) Pembentukan UPR tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian. (6) Pembentukan UPR tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi Eselon I.

Pasal 9 (1) APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memiliki tanggung jawab untuk memberikan keyakinan yang memadai dan layanan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian. (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP melaksanakan: a. pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR; dan
b. penyediaan konsultasi bagi UPR terkait penerapan Manajemen Risiko dan dalam rangka pembinaan budaya sadar Risiko. (3) Pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Proses Manajemen Risiko

Pasal 10 (1) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi: a. penetapan konteks/komitmen Manajemen Risiko; b. identifikasi Risiko; c. analisis Risiko; d. evaluasi Risiko; e. penanganan Risiko; dan f. pemantauan. (2) Dalam pelaksanaan setiap tahapan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang relevan. (3) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengawasan internal.
(4) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11 (1) Penetapan konteks/komitmen Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menyesuaikan Proses Manajemen Risiko, melakukan penilaian Risiko secara efektif, serta penanganan Risiko secara tepat.

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

(2) Penetapan konteks/komitmen Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. menentukan lingkup kegiatan Manajemen Risiko pada setiap UPR, yang meliputi: 1. pemilik Risiko;
2. pengelola Risiko;
3. proses bisnis; dan
4. periode Proses Manajemen Risiko, b. mengidentifikasi lingkungan eksternal dan internal organisasi;
c. menentukan Selera Risiko; dan
d. menentukan kriteria Risiko yang terdiri atas kriteria Kemungkinan Risiko dan kriteria Dampak Risiko. (3) Penetapan konteks/komitmen Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir komitmen Manajemen Risiko sesuai contoh 1, contoh 2, dan contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12 (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan secara eksploratif dengan menggunakan proses sistematis yang terstruktur, baik Risiko yang berada dalam kendali organisasi (controllable) maupun Risiko yang ada di luar organisasi (uncontrollable). (2) Proses identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. UPR mengeksplorasi berbagai kemungkinan kejadian yang berdampak negatif pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b. UPR mengidentifikasi penyebab dan Dampak Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk setiap kejadian atau Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. UPR menuangkan Risiko yang telah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam formulir Profil Risiko sesuai contoh 4, contoh 5, dan contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
d. UPR mengidentifikasi penanganan Risiko yang telah dilakukan. (3) Dalam melaksanakan identifikasi Risiko, sumber data dapat diperoleh dari:
a. rencana strategis dan rencana kerja serta indikator kinerja utama;
b. hasil analisis strength, weakness, opportunity, and threat yang menunjukkan unsur kelemahan dan ancaman dapat menuntun UPR dalam melakukan identifikasi Risiko;

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

c. laporan hasil audit atau kinerja beberapa tahun terakhir yang menyediakan data permasalahan atau hambatan organisasi sehingga perlu dijadikan sumber data;
d. laporan pengaduan masyarakat;
e. standar operasional prosedur; dan
f. sumber data lain yang dibutuhkan. (4) Dalam melakukan identifikasi Risiko dilakukan dengan metode:
a. analisis bisnis proses organisasi;
b. analisis data historis berupa temuan audit, kinerja tidak tercapai, dan lainnya;
c. wawancara;
d. studi banding (benchmarking); e. kuesioner;
f. workshop;
g. curah pendapat (brainstorming); dan h. diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion).

Pasal 13 (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c digunakan untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya suatu Risiko dan tingkat dampak suatu Risiko dengan memperhatikan penanganan Risiko yang sudah dilakukan, dan diakhiri dalam menentukan tingkat Risiko. (2) Proses analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. UPR menginventarisasi kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan;
b. UPR memberikan skor kemungkinan terjadi dan skor dampak untuk setiap Risiko yang telah teridentifikasi;
c. UPR menghitung besaran Risiko untuk masing masing Risiko berdasarkan skor tingkat kemungkinan terjadi dengan skor tingkat dampak untuk menentukan Level Risiko; dan
d. dasar penetapan dan perhitungan skor sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, sesuai contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Register Risiko sesuai contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14 (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan proses menilai dampak dan Kemungkinan Risiko yang teridentifikasi, sehingga memprioritaskan mitigasi Risiko sesuai dengan potensi dampaknya pada tujuan.

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

(2) Tahapan evaluasi Risiko meliputi penyusunan prioritas Risiko berdasarkan besaran Risiko dengan ketentuan:
a. besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi;
b. dalam hal terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran Risiko yang sama, maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampak;
c. dalam hal masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama, maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan kategori Risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai kategori Risiko; dan d. dalam hal masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama, maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan judgement pemilik Risiko.
(3) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Daftar Risiko Prioritas sesuai contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Kategori Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15 (1) Proses penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada dan celah pengendalian; b. menyusun RTP Risiko; c. menentukan pemilik/penanggung jawab; dan d. menentukan target waktu penyelesaian RTP. (2) Proses penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan sesuai contoh 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16 (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas desain, implementasi, dan hasil dari Manajemen Risiko. (2) Proses pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPR mengacu pada Rencana Tindak Pengendalian Risiko.

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan dan dituangkan dalam formulir pemantauan sesuai contoh 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko terkait koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12 tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 735), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2026

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

Œ

FERRY JOKO YULIANTONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBILIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI

CONTOH 1

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

CONTOH 2

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

CONTOH 3

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

CONTOH 4

Nama Kementerian : (Diisi dengan nama kementerian ) Nama Kedeputian : (Diisi dengan nama kedeputian ) Tahun Penilaian : (Diisi dengan tahun penilaian ) Periode yang dinilai : (Diisi dengan periode RPJMN ) a b c d e f g h i j k l Keterangan: Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis Kolom d diisi dengan uraian peristiwa risiko strategis kementerian setelah mempertimbangkan risiko operasional yang memengaruhi tujuan/ sasaran strategis kementerian Kolom e diisi dengan kategori risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kolom f diisi dengan kode risiko berdasarkan kode risiko strategis Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi Kode Risiko Kategori Risiko Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Pihak yang Terkena Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Kementerian No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Risiko Sebab C/UC Dampak Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

CONTOH 5

Nama Kementerian : Diisi dengan nama kementerian Nama Pemilik Risiko : Diisi dengan nama (UPR-T1) Tahun Penilaian : Diisi dengan tahun penilaian Periode yang dinilai : Diisi dengan periode RPJMN Tujuan Strategis : Diisi dengan tujuan strategis (UPR-T1) Kedeputian yang Dinilai : Diisi dengan nama (UPR-T1) a b c d e f g h i j k l Keterangan: Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis Kolom d diisi dengan uraian peristiwa risiko strategis eselon 1 setelah mempertimbangkan risiko operasional yang memengaruhi tujuan/ sasaran strategis eselon 1 Kolom e diisi dengan kategori risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kolom f diisi dengan kode risiko berdasarkan kode risiko operasional Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi Kode Risiko Kategori Risiko Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis (Eselon I) No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Risiko Sebab C/UC Dampak Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

CONTOH 6

Nama Kementerian : Diisi dengan nama kementerian Nama Pemilik Risiko : Diisi dengan nama Pemilik Risiko (UPR-T2) Tahun Penilaian : Diisi dengan Tahun Penilaian Periode yang dinilai : Diisi dengan periode RPJMN Tujuan Strategis : Diisi dengan Tujuan Strategis (UPR-T2) Kegiatan Umum : Diisi dengan kegiatan umum a b c d e f g h i j k l m Keterangan Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko operasional Kolom f diisi dengan kategori risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kolom g diisi dengan Kode risiko {nomor urut kegiatan(titik)nomor urut uraian cth: 1.2} Kolom h diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko Kolom i diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material Kolom j diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) Kolom k diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko Kolom l diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom m diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi Pemilik Uraian Sumber Uraian Kode Risiko Kategori Risiko Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional (Eselon II) No Kegiatan Indikator Keluaran Risiko Sebab*) C/UC Tahap Dampak**) Pihak yang Terkena Uraian

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

CONTOH 7

Nama Kementerian : Diisi dengan nama kementerian Unit Pemilik Risiko : Diisi dengan nama Kementerian/UPR-T1 /UPR-T2 Tahun Penilaian : Diisi dengan tahun penilaian Tujuan Strategis Kementerian/Kedeputian/operasional (eselon II) : Diisi dengan tujuan Kementerian/Kedeputian/operasional (eselon II) Kecukupan Skala Dampak*) Skala Kemungkinan *) Skala Risiko K/C Skala Dampak Skala Kemungkinan Skala Risiko a b c d e f g h i j k l m n o I Risiko Strategis II Risiko Strategis UPR-T1: III Risiko Operasional UPR-T2: Keterangan: Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan uraian peristiwa risiko yang telah teridentifikasi sebagai risiko operasional dan risiko strategis eselon 1 serta risiko strategis Kementerian Kolom c diisi dengan kategori risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kolom d diisi dengan kode risiko sesuai kode risiko operasional, kode risiko strategis eselon 1, dan kode risiko Kementerian Kolom g diisi dengan hasil dari matriks analisis risiko Kolom h diisi dengan ada/tidak kegiatan pengendalian Kolom i diisi dengan uraian pengendalian yang ada Kolom j diisi (C) apabila kegiatan pengendalian yang ada cukup, (K) apabila kegiatan pengendalian yang ada kurang cukup Kolom k diisi dengan skala dampak setelah mempertimbangkan penilaian kecukupan atas pengendalian yang ada Kolom l diisi dengan skala kemungkinan setelah mempertimbangkan penilaian kecukupan atas pengendalian yang ada Kolom m diisi dengan hasil dari matriks analisis risiko Kolom n diisi dengan hasil dari matriks analisis risiko Kolom o diisi berdasarkan urutan nilai skala risiko yang tertinggi hingga terendah Peringkat Risiko Register Risiko Formulir Kertas Kerja Kolom f diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi No “Risiko” yang Teridentifikasi Uraian Kolom e diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi Kategori Risiko Analisis Risiko Pengendalian yang ada Level Risiko Skor sisa risiko Ada/Tidak Kode Risiko

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

CONTOH 8

Nama Kementerian : Diisi dengan nama kementerian Unit Pemilik Risiko : Diisi dengan nama Kementerian/UPR-T1 /UPR-T2 Tahun Penilaian : Diisi dengan tahun penilaian Tujuan Strategis Kementerian/Kedeputian/operasi: Diisi dengan tujuan Kementerian/Kedeputian/operasional (eselon II) No Risiko Prioritas Kategori Risiko Kode Risiko Skala Risiko Pemilik
Risiko Penyebab Dampak a b c d e f g h I Risiko Strategis Kementerian II Risiko Strategis UPR-T1 III Risiko Operasional UPR-T2 Keterangan Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko prioritas setelah mempertimbangkan besaran risiko yang memerlukan prioritas mitigasi risiko sesuai dengan potensi dampaknya pada tujuan Kolom c diisi dengan kategori risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kolom d diisi dengan kode risiko sesuai kode risiko operasional, kode risiko strategis eselon 1, dan kode risiko Kementerian Kolom e diisi dengan skala risiko pada formulir kertas kerja register risiko Kolom f diisi dengan pemilik risiko berdasarkan pemilik risiko operasional, risiko strategis eselon 1, dan risiko startegis kementerian Kolom g diisi dengan penyebab sesuai dengan uraian peristiwa risiko operasional, kode risiko strategis eselon 1, dan kode risiko Kementerian Kolom h diisi dengan dampak uraian peristiwa risiko operasional, kode risiko strategis eselon 1, dan kode risiko Kementerian Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

CONTOH 9

Nama Kementerian : Diisi dengan nama kementerian Unit Pemilik Risiko : Diisi dengan nama Kementerian/UPR-T1/UPR-T2 Tahun Penilaian : Diisi dengan tahun penilaian Tujuan Strategis Kementerian/Kedeputian/op: Diisi dengan tujuan Kementerian/Kedeputian/operasional (eselon II) a b c d e f g h i I Risiko Strategis II Risiko Strategis III Risiko Operasional Keterangan Kategori Risiko Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) Celah Pengendalian Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan Target Waktu Penyelesaian Pemilik/ Penangungg Jawab Rencana Tindak Pengendalian No Risiko Prioritas Kode Risiko Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian RTP Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko prioritas setelah mempertimbangkan besaran risiko yang memerlukan prioritas mitigasi risiko sesuai dengan potensi dampaknya Kolom c diisi dengan kategori risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kolom f Diisi dengan alasan tidak efektif: (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan, (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom d diisi dengan kode risiko sesuai kode risiko operasional, kode risiko strategis eselon 1, dan kode risiko Kementerian Kolom e diisi dengan uraian pengendalian‐pengendalian yang sudah ada/ terpasang sesuai dengan Formulir KK Register Risiko

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

CONTOH 10

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO Pemilik Risiko : Diisi dengan jabatan Kementerian/UPR-T1/UPR-T2 Pengelola Risiko : Diisi dengan jabatan UPR-T1/UPR-T2 Tahun Penilaian : Diisi dengan tahun penilaian Periode yang dinilai : Diisi dengan periode RPJMN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 a b c d e f g h i j k l m n Kolom a diisi dengan urutan peringkat risiko berdasarkan nilai risiko setelah pengendalian sesuai formulir KK Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan Kolom b diisi dengan uraian peristiwa risiko yang telah diidentifikasi. Sesuai formulir KK Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan Kolom c diisi dengan kategori risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kolom d diisi dengan kode risiko berdasarkan urutan pengidentifikasian risiko atas uraian kegiatan. Sesuai formulir KK Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan Kolom e diisi dengan respon risiko (mengurangi frekuensi, mengurangi dampak, membagi risiko, menghindari risiko, atau menerima risiko) Kolom f diisi dengan uraian rencana tindak pengendalian yang akan dilakukan Kolom g diisi pihak/pejabat yang melaksanakan respon risiko Kolom h diisi dengan rencana triwulan pelaksanaan atas rencana respon risiko Kolom i diisi dengan indikator yang merupakan keluaran respon risiko beruppa dokumen, aplikasi, atau bentuk lainnya Kolom j diisi dengan realisasi rencana tindak pengendalian yang dilakukan pada triwulan pertama Kolom k diisi dengan realisasi rencana tindak pengendalian yang dilakukan pada triwulan kedua Kolom l diisi dengan realisasi rencana tindak pengendalian yang dilakukan pada triwulan ketiga Kolom m diisi dengan realisasi rencana tindak pengendalian yang dilakukan pada triwulan keempat Kolom n diisi dengan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RTP Keterangan Realisasi Hambatan Rencana Tindak Pengendalian Penanggungjawab Perencanaan Waktu Indikator Keluaran Jakarta, ............. 20xx Pemilik Risiko (...........................) FORMULIR PEMANTAUAN Peringakat Risiko Uraian Risiko Kategori Risiko Respon Kode Risiko

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI

MATRIKS ANALISIS RISIKO

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

KATEGORI RISIKO

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO