Pasal 8

(1) JDIH Kemenkop mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum. (2) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Kemenkop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Hukum di bidang perkoperasian meliputi: a. Peraturan Perundang-undangan; b. peraturan kebijakan berupa Instruksi PRESIDEN dan Keputusan PRESIDEN; c. produk hukum dan instrumen hukum; d. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan peradilan lain atau yurisprudensi; e. monografi hukum; dan f. rancangan Peraturan Perundang-undangan. (3) Informasi Hukum yang dikelola dalam JDIH Kemenkop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. artikel hukum; dan/atau b. Informasi Hukum lain. (4) Produk hukum dan instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan produk hukum dan instrumen hukum yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri atau pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkop meliputi: a. keputusan; b. surat edaran; c. instruksi; d. petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis;

SM.1 SM.2 SM.3 SM

e. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan; f. pedoman; dan g. nota kesepahaman bersama, nota kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, perjanjian dalam negeri, dan perjanjian internasional. (5) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), JDIH Kemenkop dapat mengelola: a. naskah akademik dan naskah urgensi rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perkoperasian; b. rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perkoperasian; c. Peraturan Perundang-undangan bidang lain; d. Peraturan Perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris; e. hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang- undangan di bidang perkoperasian; f. artikel hukum; g. buku hukum; h. Dokumen dan Informasi Hukum mengenai layanan advokasi dan bantuan hukum koperasi; dan i. Dokumentasi dan Informasi Hukum lainnya.