Permenkop No. 1 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koperasi - JDIH BPK

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, serta meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme serta gratifikasi, perlu menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi yang efektif dan efisien serta transparan di lingkungan Kementerian Koperasi;

b. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/XII/2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam pengendalian gratifikasi serta terdapat perubahan nomenklatur Kementerian, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koperasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Draft 28 September 2021 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 5. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394); 6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); 7. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 2. Pengendalian Gratifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dibangun untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan mengelola penerimaan dan pemberian Gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.
3. Pegawai Kementerian Koperasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara, pegawai pada badan layanan umum koperasi dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi. 4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Draft 28 September 2021 5. Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. 6. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan. 7. Rekan Kerja adalah sesama pejabat/Pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan. 8. Penerima Gratifikasi adalah Penyelenggara Negara atau pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian yang menerima Gratifikasi. 9. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi. 10. Pelapor Gratifikasi adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima/menolak Gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui Tim Pengendali Gratifikasi. 11. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk di lingkungan Kementerian Koperasi untuk melakukan fungsi Pengendalian Gratifikasi. 12. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 13. Aplikasi Gratifikasi Online yang selanjutnya disebut Aplikasi GOL adalah aplikasi pelaporan Gratifikasi daring berbasis web dan mobile yang dikembangkan oleh KPK untuk digunakan oleh kementerian/lembaga/badan usaha milik negara daerah/pemerintah daerah. 14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. 16. Inspektorat adalah unit pengawasan pada Kementerian yang dipimpin oleh Inspektur yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. menjadi pedoman bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan melaksanakan pencegahan dan penanganan Gratifikasi; b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara dan Pegawai dalam pelaporan Gratifikasi; c. mewujudkan integritas dan budaya kerja yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Draft 28 September 2021 d. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan di Kementerian.

BAB II MEKANISME PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Bentuk Gratifikasi

Pasal 3 (1) Penyelenggara Negara dan Pegawai yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima. (2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau penerimaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kode etik, memiliki Konflik Kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut: a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan; b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum; c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum; d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum; e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan dan Berlaku Umum; f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait kedinasan; i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Konflik

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Draft 28 September 2021 Kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pegawai/pejabat yang bersangkutan; j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi;
k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan; l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap Pemberi Gratifikasi; m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan; n. pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Pemberi Gratifikasi yang sama, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan; o. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Pemberi Gratifikasi yang sama; p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau Penyelenggara Negara. (4) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada UPG dan/atau KPK.

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Draft 28 September 2021 Bagian Kedua Unit Pengendalian Gratifikasi

Pasal 4 (1) Menteri membentuk UPG untuk pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian. (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian. (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pembina; b. Penanggung Jawab;
c. Ketua; d. Wakil Ketua; dan e. Anggota. (4) UPG mempunyai tugas: a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penyelenggara Negara dan Pegawai; b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Penyelenggara Negara dan Pegawai melaporkan penolakan Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK dan Menteri melalui Sekretaris Kementerian; e. mengelola laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi dan deklarasi anti Gratifikasi kepada Pegawai dan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian, gerakan koperasi, pihak internal dan eksternal di lingkungan Kementerian; g. melakukan pemeliharaan objek Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status objek Gratifikasi tersebut;
h. melakukan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi; dan
i. menyusun dan menyampaikan laporan Pengendalian Gratifikasi kepada Menteri. (5) Pembentukan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektorat.
(6) Susunan dan tata kerja UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga Pelaporan Gratifikasi

Pasal 5 (1) Penyelenggara Negara dan Pegawai wajib menyampaikan laporan Gratifikasi apabila telah menerima Gratifikasi.

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Draft 28 September 2021 (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada: a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi: a. identitas Penerima Gratifikasi berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. Pemberi Gratifikasi; c. jabatan Penerima Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; f. nilai Gratifikasi yang diterima; g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. (4) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara: a. elektronik; atau b. non-elektronik (5) Penyampaian laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui: a. Aplikasi GOL; atau b. e-mail. (6) Penyampaian laporan secara non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6 (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPG melakukan verifikasi dan analisa laporan Gratifikasi. (2) Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait Gratifikasi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG atau KPK meminta klarifikasi kepada Pelapor Gratifikasi. (3) Permintaan klarifikasi dari UPG atau KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. meminta keterangan; dan/atau b. memeriksa data dan/atau dokumen pendukung lain dari Pelapor Gratifikasi, Pemberi Gratifikasi, dan/atau pihak lain terkait laporan Gratifikasi. (4) Meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dilaksanakan dengan cara:
a. tertulis melalui persuratan atau media elektronik;
dan/atau b. lisan/wawancara langsung dengan menuangkannya dalam berita acara permintaan keterangan.

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Draft 28 September 2021 (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan analisis dari UPG, Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam kategori diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), UPG meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (6) Dalam melaksanakan analisis laporan Gratifikasi UPG, Kementerian dapat berkoordinasi dengan KPK.

Pasal 7 (1) Berdasarkan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi.
(2) Status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat berupa: a. Gratifikasi milik Penerima Gratifikasi; atau b. Gratifikasi milik negara.

Pasal 8 (1) Jangka waktu penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dan dinyatakan lengkap. (2) KPK menyampaikan keputusan penetapan kepemilikan Gratifikasi kepada Pelapor Gratifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Keempat Hak dan Perlindungan Pelapor

Pasal 9 Pelapor Gratifikasi yang beriktikad baik berhak untuk: a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi; b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan c. memperoleh perlindungan.

Pasal 10 (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas: a. kerahasiaan identitas Pelapor Gratifikasi; dan b. keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Draft 28 September 2021 BAB III OBJEK GRATIFIKASI

Pasal 11 (1) Objek Gratifikasi yang diterima harus disimpan oleh UPG sampai ditetapkan status objek Gratifikasi oleh KPK.
(2) Dalam hal objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa informasi atau keterangan lain yang lengkap sehingga tidak diketahui nama Pelapor Gratifikasi dan alamatnya, objek Gratifikasi diserahkan oleh UPG kepada KPK. (3) Dalam hal objek Gratifikasi yang memerlukan uji orisinalitas untuk kepentingan verifikasi dan analisis, UPG harus meneruskan kepada KPK agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) UPG harus meneruskan penyerahan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak objek Gratifikasi diterima. (5) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak dan dikembalikan oleh Pelapor Gratifikasi atau UPG kepada pihak Pemberi Gratifikasi. (6) Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat ditolak dan dikembalikan kepada Pelapor Gratifikasi, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial. (7) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disalurkan oleh Penerima Gratifikasi atau UPG ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak lain yang membutuhkan. (8) Penyaluran bantuan sosial oleh Penerima Gratifikasi harus dilaporkan kepada UPG disertai bukti dokumentasi.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12 Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dibebankan pada anggaran Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13 Laporan Gratifikasi yang diterima dan masih dalam proses penanganan laporan di UPG Kementerian sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/XII/2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Draft 28 September 2021 BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Draft 28 September 2021 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2026

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

Œ

FERRY JOKO YULIANTONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI

Contoh Formulir Laporan Gratifikasi

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Draft 28 September 2021

INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Draft 28 September 2021

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO