Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan dengan isu di bidang agro, farmasi dan pariwisata; e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan

dengan isu di bidang jasa keuangan dan industri informasi; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang utilitas dan industri manufaktur; g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang niaga dan transportasi; h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.