Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENKO_PEREKONOMIAN Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus

regulation_id: "PERMEN_15_2017" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus" year: "2017" number: "15" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-15-2017" frbr_uri: "/akn/id/act/permenko-perekonomian/2017/15" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenko-perekonomian-no-15-tahun-2017" source: "pasal.id"

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-15-2017

Pasal I

pasal.id

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1851) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini.

Pasal II

pasal.id

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DAFTAR BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

NO KAWASAN EKONOMI KHUSUS BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA 1 Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

  1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
  2. Industri Pengolahan Kelapa Sawit
  3. Industri Pengolahan Karet
  4. Logistik
  5. Pariwisata
  6. Penyediaan Infrastruktur Kawasan 2 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
  7. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
  8. Pariwisata
  9. Penyediaan Infrastruktur Kawasan 3 Kawasan Ekonom Khusus Palu
  10. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
  11. Industri Pengolahan Nikel dan Biji Besi
  12. Industri Pengolahan Kakao
  13. Industri Rumput Laut
  14. Industri Pengolahan Rotan
  15. Logistik

NO KAWASAN EKONOMI KHUSUS BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA 7. Penyediaan Infrastruktur Kawasan 4 Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

  1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
  2. Industri Pengolahan Kelapa
  3. Industri Pengolahan Perikanan
  4. Industri Farmasi
  5. Logistik
  6. Penyediaan Infrastruktur Kawasan 5 Kawasan Ekonomi Khusus Morotai
  7. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
  8. Industri Pengolahan Perikanan
  9. Pariwisata
  10. Logistik
  11. Penyediaan Infrastruktur Kawasan 6 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api
  12. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
  13. Logistik
  14. Industri Pengolahan Kelapa Sawit
  15. Industri Pengolahan Karet
  16. Industri Petrokimia
  17. Industri Energi
  18. Penyediaan Infrastruktur Kawasan 7 Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
  19. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
  20. Pariwisata
  21. Penyediaan Infrastruktur Kawasan 8 Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan
  22. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
  23. Industri
  24. Pengolahan Kelapa Sawit
  25. Industri Pengolahan Kayu
  26. Industri Energi
  27. Logistik
  28. Penyediaan Infrastruktur Kawasan 9 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang
  29. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
  30. Pariwisata
  31. Penyediaan Infrastruktur Kawasan 10 Kawasan Ekonomi Khusus Sorong
  32. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
  33. Industri Pengolahan Nikel

NO KAWASAN EKONOMI KHUSUS BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA 3. Industri Pengolahan Kelapa Sawit 4. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Sagu) 5. Logistik 6. Penyediaan Infrastruktur Kawasan 11 Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe

  1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
  2. Industri Energi
  3. Industri Petrokimia
  4. Industri Pengolahan Kelapa Sawit
  5. Industri Pengolahan Kayu
  6. Logistik
  7. Penyediaan Infrastruktur Kawasan 12 Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang
  8. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
  9. Industri Pengolahan Bauksit
  10. Logistik
  11. Penyediaan Infrastruktur Kawasan

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS,

ttd.

DARMIN NASUTION