Pasal 2

(1) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan: a. Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan pada Instansi Pembina; dan b. Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan pada Instansi Daerah. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. (3) Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi pada Instansi Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan kelautan.