Pasal 2

(1) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan: a. Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan pada Instansi Pembina; dan b. Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan pada Instansi Daerah. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil. (3) Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi pada instansi daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil.