Pasal 16

(1) Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengadakan penatausahaan atas Aset yang meliputi: a. Pencatatan; b. Inventarisasi; dan c. Verifikasi. (2) Dalam rangka penatausahaan atas Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyusun suatu basis data (database) Aset. (3) Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan laporan berkala tiap semester kepada Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan dan perkembangan pengelolaan Kekayaan Negara.