Pasal 7

(1) Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH mengenai PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat final. (2) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi dengan cara: a. dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan Pemotong Pajak; atau b. disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan Pemotong Pajak. (3) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI ditanggung Pemerintah. (4) Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3- TGAI tidak melakukan pemotongan PPh final. (5) PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.