Pasal 2

Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik dapat dilakukan terhadap Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak, dengan ketentuan: a. jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); b. tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan utang; dan c. sudah diberitahukan SP.