Pasal 2

(1) Ruang lingkup penyelesaian piutang dalam Peraturan Menteri Keuangan ini mencakup piutang Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah non Kementerian Negara/Lembaga Negara: a. dengan Penanggung Hutang adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan b. berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Sangat Sederhana (KPR RS/RSS); yang pengurusannya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PUPN/DJKN). (2) Piutang UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari piutang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penerimaan pembiayaan APBN. (3) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk piutang yang merupakan aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi yang dikelola/diurus oleh PUPN/DJKN.