Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah pada saat jatuh tempo. (2) Dana untuk membayar kewajiban Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban. (3) Dalam hal terdapat Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang melebihi masa jabatan Kepala Daerah, Kepala Daerah dan DPRD periode berikutnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing melanjutkan kewajiban penganggaran dan pembayaran pokok, bunga atau kupon, dan kewajiban lainnya atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sampai dengan berakhirnya kewajiban. (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah berupa pokok, bunga atau kupon, dan kewajiban lainnya atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, Kepala Daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 (enam) bulan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Pemerintah Daerah yang tidak melakukan penggantian BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pasar Modal.