Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2018
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
TARIF LAYANAN PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
No Jenis Layanan Termasuk dalam Pos Tarif Satuan Tarif (US$)
- Tandan Buah Segar 1207.99.50 Per Ton 0
- Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit 1207.10.10 Per Ton 20 1207.10.30 1207.10.90 Buah Sawit ex 1207.99.90
- Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit ex 2306.60.10 Per Ton 20 ex 2306.60.90 ex 2306.90.90
- Tandan Buah Kosong dari Kelapa Sawit 1404.90.92 Per Ton 10
- Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh ex 1404.90.91 Per Ton 3 s.d.10
- Crude Palm Oil (CPO) 1511.10.00 Per Ton 50
- Crude Palm Kernel Oil (CPKO) 1513.21.10 Per Ton 50
- Crude Palm Olein 1511.90.42 Per Ton 50 1511.90.49
- Crude Palm Stearin 1511.90.41 Per Ton 50
- Crude Palm Kernel Olein 1513.29.13 Per Ton 50
- Crude Palm Kernel Stearin 1513.29.11 Per Ton 50
- Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) 3823.19.20 Per Ton 40 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 81/PMK.05/2018 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
No Jenis Layanan Termasuk dalam Pos Tarif Satuan Tarif (US$) 13. Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD) 3823.19.30 Per Ton 40 14. Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2% ex 3823.19.90 Per Ton 30 15. Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% ex 3823.19.90 Per Ton 30 16. Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70% ex 3823.19.90 Per Ton 30 17. Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein 1511.90.36 Per Ton 30 1511.90.37 1511.90.39 18. RBD Palm Oil 1511.90.20
Per Ton 20 19. RBD Palm Stearin 1511.90.31 Per Ton 20 1511.90.32 20. RBD Palm Kernel Oil 1513.29.95 Per Ton 20 21. RBD Palm Kernel Olein 1513.29.94 Per Ton 20 22. RBD Palm Kernel Stearin 1513.29.91 Per Ton 20 23. RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 Kg ex 1511.90.36 Per Ton 20 24. Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester lebih dari 96,5% - volume ex 3826.00.21 Per Ton 20 ex 3826.00.22 ex 3826.00.90
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
SRI MULYANI INDRAWATI
BARANG EKSPOR BERUPA BARANG/PRODUK CAMPURAN YANG DIKENAKAN TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR KELAPA SAWIT, CPO, DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA
No Uraian Produk Termasuk dalam Pos Tarif
- Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat. ex 1517.90.50
- Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair. ex 1517.90.62 ex 1517.90.63 ex 1517.90.64
- Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair. ex 1517.90.65
- Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair. ex 1517.90.66
- Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) Lampiran II Peraturan Menteri ini. ex 1517.90.69
- Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit). ex 1518.00.31
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI
