Pasal 26

Ketentuan mengenai prosedur administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (2) dan hak penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Sekretaris Negara mengenai tata cara penetapan dan pelaksanaan perjalanan dinas bagi rombongan yang diikutsertakan pada Perjalanan Dinas PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA.